1. Home
2. Berita

Kemenko PMK Dorong Daerah Antisipasi Kekeringan

• Redaksi
• 29 Juni 2026, 18:21:56 WIB

JAKARTA - Menghadapi musim kemarau, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno melalui Deputi Bidang Koordinasi Penanganan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Lilik Kurniawan meminta agar semua kepala daerah memastikan masyarakat tetap aman, terpenuhi kebutuhan air dan pangan, serta aktivitas sosial ekonomi tetap berjalan. 

Lilik Kurniawan menyebutkan, memastikan masyarakat tetap aman menjadi hal yang penting, karena fenomena elnino ini berpotensi memicu musim kemarau yang lebih kering dan panjang dibandingkan kondisi normal.

Jelas dia, BMKG telah memprediksikan puncak kekeringan ekstrem terjadi pada bulan Juli hingga September 2026. Karena itu katanya, ini harus menjadi perhatian bersama bagaimana memastikan kondisi masyarakat tetap kondusif. 

"Tentu ini menjadi perhatian kita bersama, masalah elnino ini dampak yang ditimbulkan adalah kekeringan dan juga kebakaran dan lahan," katanya, dalam rakor pengendalian inflasi sekaligus arahan menghadapi elnino, disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Senin (29/6/26). 

Lilik Kurniawan melanjutkan, ada beberapa poin arahan Menko PMK terkait kekeringan ini, diantaranya diharapkan kepala daerah untuk segera memetakan sumber air baru yang bisa dimanfaatkan di daerah pada saat terjadi kekeringan. 

Kemudian kata dia, bila masih terjadi hujan di daerah, perlu melakukan kampanye terkait dengan panen air hujan, pengendalian konsumsi air yang berlebihan perlu coba untuk dikurangi. 

"Kemudian sosialisasi pemerintah untuk membuat rencana kontijensi kedaruratan untuk kekeringan, kemudian kita bisa menyiapkan mobil tanki sumber air yang bisa kita ambil kemudian kita distribusikan pada daerah yang terdampak," ujar dia. 

Ditjen PMK menambahkan, selain kekeringan, dampak elnino juga bisa memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, kata dia dalam rangka antisipasi dan adaptasi kebakaran hutan dan lahan, pemerintah daerah juga perlu memetakan sumber air yang bisa dimanfaatkan untuk pembasahan dan pemadaman pada saat kebakaran hutan dan lahan. 

Kemudian melakukan patroli terpadu bersinergi dengan TNI, Polri, Manggala Agni, dan masyarakat peduli api, serta kementerian/lembaga terkait di antaranya BNPB, Kementerian Kehutanan, BMKG, untuk mengawasi secara langsung desa-desa yang selama ini masuk dalam kategori rawan Karhutla, dan segera melakukan pemadaman dini apabila terjadi kebakaran. 

"Rencanakan untuk membuat modifikasi cuaca bersama dengan BMKG dan BNPB sejak awal musim kemarau untuk mengisi cadangan air, membasahi lahan gambut dan menekankan resiko kekeringan sebelum puncak musim kemarau tiba," tutupnya. Mila

Editor : Reza MF