Bupati Herman Berjuang di Jakarta: Demi Harga Kelapa yang Adil untuk 125 Ribu Keluarga Petani

JAKARTA – Langkah Bupati Indragiri Hilir H. Herman Selasa, 5 Mei 2026, terasa berat. Ia membawa bukan hanya map dan data, tapi juga beban 125 ribu kepala keluarga petani kelapa yang hidupnya naik-turun mengikuti harga pasar.

Di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Herman bertemu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Pertemuan itu bukan kunjungan seremonial. Ia datang sebagai juru bicara “Negeri Hamparan Kelapa Dunia” untuk memohon perlindungan harga dan masa depan komoditas yang menjadi urat nadi Inhil.

“Dari 20 kecamatan di Inhil, hanya satu yang tidak punya perkebunan kelapa. Sisanya hidup dari pohon kelapa. Dengan luas 400.740 hektare, kami memikul tanggung jawab sebagai penyangga ekspor kelapa nasional,” ujar Herman di hadapan Zulhas.

Di Inhil, kelapa bukan sekadar komoditas. Ia adalah biaya sekolah anak, obat orang tua, dan harapan panen berikutnya. Ketika harga jatuh, yang goyah bukan hanya grafik ekonomi, tapi dapur rumah tangga petani.

Karena itu Herman mengajukan sejumlah langkah strategis. Pertama, penetapan regulasi harga minimum atau floor price kelapa. Tujuannya melindungi petani rakyat dari fluktuasi dan permainan harga. Kedua, pembangunan satu pasar modern dan tiga pasar kecamatan untuk memotong rantai pasok yang terlalu panjang.

Ia juga membawa usulan pengembangan 12 Kampung Nelayan, permohonan dukungan sistem irigasi pertanian, serta pembangunan turap di titik rawan abrasi agar lahan kelapa rakyat tidak habis terkikis air.

Yang paling mendesak, Herman melaporkan rencana peremajaan kelapa seluas 36.488 hektare pada 2026–2027. Replanting itu penting untuk menjaga produktivitas kelapa Inhil yang kini mencapai sekitar 1,1 juta ton per tahun.

Menko Pangan Zulkifli Hasan mendengar dengan serius. Ia mengakui posisi Inhil yang strategis dan menyebut usulan regulasi harga serta penguatan infrastruktur pasar akan menjadi prioritas pembahasan di tingkat kabinet.

“Data 19 dari 20 kecamatan penghasil kelapa menunjukkan betapa vitalnya Inhil. Kami akan bawa ini ke meja kabinet,” tegas Zulhas.

Kepala Diskopdagrin Inhil Dr. Trio Beni Putra menambahkan, penetapan harga minimum dan pasar modern adalah kunci agar nilai tambah kelapa kembali ke petani, bukan berhenti di tengkulak. Dengan begitu, ekonomi UKM daerah ikut bergerak.

Pertemuan diakhiri dengan penyerahan proposal pembangunan daerah dan sampel produk turunan kelapa unggulan Inhil. Turut mendampingi, Sekretaris Bapperida Rio Aditya Pratama, Kepala Dinas Perikanan Eko Rahdippa, Kepala Dinas PUPR Yusnaldi, dan Sekretaris Dinas Pertanian Benny Murdhani.

Bagi Bupati Herman, perjalanan ke Jakarta itu adalah bagian dari perjuangan panjang. Perjuangan agar petani kelapa Inhil tak lagi cemas menatap harga, agar hamparan kelapa dunia tetap hijau, dan agar kesejahteraan benar-benar jatuh ke tangan yang menanamnya. (Adv)

Editor : Reza MF
Tag : # Inhil



Bagikan

Berita Terbaru