Jakarta - Ingin masyarakat mendapatkan jaringan gas Sambungan Rumah (SR) Bupati Kampar, H. Catur Sugeng Susanto, SH didampingi Sekda Kampar, Drs. H. Yusri, M,Si dan OPD terkait, langsung mendatangi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi guna mengajukan permohonan dengan membawa data awal sebanyak 13.000 rumah tangga yang menginginkan adanya jaringan gas tersebut.

Begitu dikatakan Bupati  saat melakukan audiensi bersama Dirjen minyak dan gas bumi yang diwakili oleh Direktur infrastruktur perencanaan direktorat jenderal minyak bumi dan gas , Nur Arifin Muhammad, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Dirjen minyak dan gas bumi.

Dikatakan Catur, permohonan untuk tahap pertama ini akan di fokuskan di Kecamatan Siak Hulu dengan 12 Desa diantaranya, Kubang Jaya, Pangkalan Baru, Desa Baru, Pandau Jaya, Tanah Merah, Buluh Cina, Tanjung Balam kepau Jaya, teratak buluh, Lubuk siam, pangkalan serik dan buluh nipis dengan total 13.206 rumah tangga.

" dengan adanya jaringan gas tersebut, tentunya masyarakat akan sangat terbantu, karena akan menghemat 50 persen dari pengeluaran  mereka sari sebelumnya, tentunya ini akan sangat membantu masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan menengah kebawah" ujar Catur.

Sekda Kampar, Drs. H. Yusri, M.Si mengatakan bahwa Sekda Kampar, keinginan pemkab sesungguhnya sudah lama, mulai dari  tahun 2019 mulai dari menyiapkan lokasi dan regulasi untuk pemasangan jargas ini sampai ke rumah tangga.

" kami sangat berharap, pemasangan jargas ini dapat segera di realisasikan, agar nanti bisa memudahkan masyarakat dan tentunya lebih irit dan hemat" harap Yusri.

Sementara itu, Direktur infrastruktur perencanaan direktorat jenderal minyak bumi dan gas , Nur Arifin Muhammad mengatakan bahwa sepanjang pembangunan jargas itu layak, pasti akan dibangun.

"kami akan melihat sumber gas nya dan jauh penarikan pipanya, itu akan dilihat secara teknikal, kalau semua lancar, tentunya akan langsung kami eksekusi, dan Kempar layak dipasang jargas, kita siapkan teknis ini dulu, semoga lancar, aman dan segera terwujud dengan penganggaran dari APBN" ujar Nur Arifin. (Rls Prot-dokpim)

Editor : Herdi Pasai

---