BP Kawasan Karimun Gelar Workshop untuk Para Pengusaha

KARIMUN, RESONANSI _ Agar perekonomian di Kabupaten Karimun semakin maju dan berkembang, Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Karimun menggelar workshop peningkatan pelayanan dan perizinan investasi di kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Karimun di Ballroom Hotel Aston Tanjung Balai Karimun, pada Rabu 17 September 2025.

Workshop tersebut bertemakan tentang pemahaman aturan di bidang ekspor impor, pemasukan dan pengeluaran barang dan perpajakan bagi pelaku usaha di kawasan PBPB Karimun

Wakil Kepala BP Karimun, Iwan Kurniawan, mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk respons untuk mempercepat geliat investasi dalam rangka pemulihan ekonomi, khususnya di Kabupaten Karimun.

"Melalui workshop pelayanan dan perizinan kepada pelaku usaha bisa memberikan pemahaman di bidang ekspor-impor, perpajakan dan perizinan yang berlaku di kawasan FTZ Karimun," ungkap Iwan

Kata Iwan, langkah ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kawasan perdagangan bebas yang diperbarui dengan PP Nomor 25 Tahun 2025.

"Untuk itu kita perlu berikan kemudahan dan kepastian hukum serta menjaga kualitas perizinan yang bisa dipertanggungjawabkan bagi setiap kegiatan usaha di kawasan FTZ. Termasuk juga edukasi mengenai aturan-aturan yang berlaku sehingga sesuai dengan PP Nomor 25 tahun 2025," kata Iwan

Iwan mengatakan bahwa setelah memahami dan mengetahui kemudahan layanan perizinan, para pelaku usaha akan semakin milirik Karimun sebagai daerah yang berpotensi dan refresentatif untuk melakukan kegiatannya usahanya.

"Jika memang nanti ada usulan dalam diskusi ini untuk memperbaiki layanan perizinan kami terbuka untuk itu demi kemajuan Karimun ke depannya," pungkas Iwan

Menurut data, perkembangan nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Karimun dalam tiga tahun terakhir meliputi Rp17,5 triliun di tahun 2023, Rp20,8 triliun di tahun 2024 dan Rp 20,9 triliun di tahun 2025.

Kemudian, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di antaranya tahun 2023 sebesar Rp721,6 miliar, Rp1 triliun di tahun 2024 dan Rp1,2 triliun di tahun 2025. Sedangkan, serapan tenaga kerja mencapai 15,183 orang di tahun 2023 dan 16,324 orang di tahun 2024 lalu.

Direktur Perizinan dan Pemasaran Badan Kawasan Kabupaten Karimun, Henry Aris Bawole mengatakan bahwa saat ini ada beberapa perusahaan yang masuk ke Karimun. Kegiatan workshop tersebut merupakan sebagai bentuk keseriusan dari BP Kawasan Karimun menuju tercapainya kelembagaan yang legal.

"Kelembagaan kami itu udah 18 tahun sampai sekarang di pemerintah pusat itu belum diserahkan sepenuhnya sehingga itu problem bagi kami, jadi nanti kalau ada investasi untuk buat pelabuhan nanti kita tidak bisa pungut iuran, makanya kami juga tinggal selangkah lagi menuju kelembagaan yang mandiri, semoga tahun ini bisa terealisasi," ungkap Henry.

Dalam workshop tersebut, pihaknya menyediakan empat orang narasumber yakni dari Bea Cukai Kepri sebagai Kasubdit Fasilitas Kawasan Khusus, Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang diwakili Analis Perdagangan Ahli madya, Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Direktoran Jenderal Perdagangan Luar Negeri diwakili Analis Perdagangan Ahli madya, serta Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun yang diwakili Fungsional Penyuluh Pajak.(*)