Bupati Afni Hentikan Sementara Aktivitas dan Kesepakatan Lahan 317 Hektare di Teluk Lanus

SIAK – Bupati Siak, Afni Zulkifli, menghentikan sementara seluruh aktivitas dan kesepakatan pengelolaan lahan seluas 317 hektare di Kampung Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit. Kebijakan ini diambil untuk mencegah konflik semakin meluas sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap klaim penguasaan lahan yang masih bersengketa.

Penghentian sementara atau pemberlakuan status quo tersebut diputuskan dalam rapat fasilitasi penyelesaian konflik antara Kelompok Tani Hutan Maju Jaya dan Kelompok Tani Pandan Jaya. Rapat dipimpin langsung Afni di Ruang Rapat Zamrud, Kompleks Rumah Rakyat, Jumat (20/11/2026).

Afni yang juga menjabat Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Siak menegaskan, tidak boleh ada aktivitas maupun kesepakatan baru di atas lahan tersebut sebelum proses inventarisasi, verifikasi, dan validasi selesai dilakukan.

"Untuk sementara, semuanya kita hentikan. Tidak boleh ada aktivitas, tidak boleh ada kesepakatan baru dengan pihak mana pun. Kita berlakukan status quo sampai seluruh proses inventarisasi, verifikasi, dan validasi selesai. Jangan sampai persoalan ini semakin melebar dan masyarakat kembali dirugikan," tegas Afni.

Menurutnya, penyelesaian konflik lahan harus mengacu pada data, fakta lapangan, serta ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah daerah tidak ingin mengambil keputusan hanya berdasarkan klaim sepihak tanpa pemeriksaan menyeluruh terhadap dasar penguasaan masing-masing pihak.

"Kita ingin persoalan ini diselesaikan secara adil. Semua pihak harus diberi kesempatan menyampaikan bukti dan dasar penguasaannya. Pemerintah tidak boleh terburu-buru mengambil keputusan sebelum semuanya terang," ujarnya.

Konflik lahan seluas 317 hektare tersebut dipicu tumpang tindih klaim penguasaan dan pengelolaan lahan yang turut melibatkan pihak perusahaan.

Dalam kesepakatan rapat, lahan tersebut dinyatakan sebagai tanah negara sehingga penguasaan dan peruntukannya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Selanjutnya, Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Hak Hutan dan Tanah Kabupaten Siak (TFPK) akan melakukan inventarisasi, verifikasi, dan validasi terhadap seluruh bentuk penguasaan tanah di lokasi tersebut.

Salah satu aktivitas yang dihentikan sementara adalah kegiatan lapangan berdasarkan perjanjian antara Kelompok Tani Pandan Jaya dengan PT Nusa Prima Manunggal (NPM). Aktivitas tersebut baru dapat dilanjutkan setelah proses pemeriksaan selesai dan hasilnya dibahas bersama masyarakat Kampung Teluk Lanus melalui GTRA Kabupaten Siak.

Bahkan, seluruh bentuk kesepakatan dengan pihak mana pun terkait wilayah Kampung Teluk Lanus juga diberlakukan status quo hingga GTRA menerbitkan keputusan.

Rapat berlangsung alot. Perbedaan pandangan mengenai hak dan penguasaan lahan sempat memicu ketegangan di antara kelompok masyarakat yang terlibat. Namun, Afni memimpin langsung pembahasan hingga seluruh pihak menyepakati empat poin penyelesaian.

Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang hadir.

Afni meminta seluruh pihak menghormati kesepakatan tersebut dan tidak mengambil tindakan sepihak selama proses pemeriksaan berlangsung.

"Kita minta semua pihak menghormati kesepakatan ini. Jangan ada yang bergerak sendiri-sendiri atau melakukan tindakan yang justru memperkeruh keadaan. Beri kesempatan tim bekerja, supaya penyelesaiannya memiliki dasar hukum yang jelas," katanya.

Lebih jauh, Afni menyebut penyelesaian menyeluruh konflik tersebut harus mampu memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Teluk Lanus, bukan hanya kelompok tertentu.

"Penyelesaian paripurnanya adalah seluruh KK yang ada di Teluk Lanus wajib dimasukkan ke dalam satu wadah kelompok bersama. Sehingga apa pun ke depannya, rakyat Teluk Lanus akan sejahtera dari kekayaan yang ada di sekitar mereka," tegasnya.

Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Siak Martin, Wakil Ketua II DPRD Siak Laiskar Jaya, Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan dan Fasilitasi Pertanahan Setda Siak Asrafli, Camat Sungai Apit, Penghulu Kampung Teluk Lanus, perwakilan kedua kelompok tani, serta pihak PT Nusa Prima Manunggal.

Dengan diberlakukannya status quo, penyelesaian konflik lahan seluas 317 hektare di Teluk Lanus kini memasuki tahap pemeriksaan administratif dan faktual. Hasil inventarisasi, verifikasi, dan validasi TFPK nantinya menjadi dasar bagi GTRA Kabupaten Siak dalam menentukan langkah penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. **

Editor : Nurdin Tambunan
Tag : # Riau



Bagikan

Berita Terbaru