DP2KBP3A Inhil Gelar Pelatihan Manajeman dan Penanganan Kasus Kekerasan
Pelatihan Manajeman dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KTP), Kekerasan Terhadap Anak (KTA) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), berlangsung Gedung Wanita Kabupaten Indragiri Hilir Jin. Sungai Beringin Tembilahan, Senin (15/8/22)
Dalam rangka meningkatkan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indragiri Hilir Gelar kegiatan Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KTP), Kekerasan Terhadap Anak (KTA) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
kepala DP2KBP3A Inhil yang diwakili oleh Sekretaris DP2KBP3A Inhil, Fathurrahman mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 15 sampai 17 agustus 2022, yang bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada peserta.
Tentang hal-hal yang berkaitan dengan peraturan dan kebijakan, yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak dan mengetahui bagaimana prosedur penanganan," katanya
Dijelaskan, makin marak terjadi kekerasan terkhusus dikabupaten Inhil yang masih terjadi dari berbagai macam kasusnya.
"Melalui kegiatan ini diharapkan untuk memberikan pemahaman tentang kebijakan yang mengatur perlindungan bagi anak dan perempuan, serta anak yang berhadapan dengan hukum," katanya.
Pelatihan ini menjadi sangat strategis mengingat sekarang masyarakat telah dan menyadari bahwa kekerasan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan menjadi saksi secara hukum maupun keagamaan,” tukasnya
Kesadaran Masyarakat tentunya akan meningkatkan angka pelaporan kasus kekerasan bagi perempuan dan anak yang merupakan kelompok rentan mengalami tindakan kekerasan.
Faturrahman pun mengajak untuk menangani penanganan kasus terhadap perempuan, anak, dan perdagangan orang harus bekerja dan berperan aktif.
Melalui manajemen dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, berharap masyarakat pro aktif dalam berbagi informasi dan permasalahan yang dihadapi berhadapan dengan persepsi terkait peran masing-masing pihak dalam upaya mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Pelatihan manajemen dan penanganan kasus ini juga akan memperkuat fungsi perlindungan perempuan dan anak dalam mengoordinasikan dan meintegrasikan pelayanan dan penerima manfaat dalam memperoleh pelayanan secara kompeten dan efisien.
"saya mengingatkan agar kita dapat bekerja maksimal dan melakukan inovasi dalam menangani kasus," ujarnya. (Adv)
Editor : Reza MF
Berita Terkait
Berita Terbaru
Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Karimun.
- Karimun
- 15 Juni 2026 22:25 WIB
Bupati Iskandarsyah Canangkan Sensus Ekonomi 2026, Data Akurat Jadi Kunci Percepatan Ekonomi Karimun
- Karimun
- 15 Juni 2026 22:19 WIB
Bupati Kasmarni Dukung Program Pemenuhan Gizi, Bengkalis Usulkan 28 SPPG di Wilayah 3T
- Bengkalis
- 15 Juni 2026 20:23 WIB
DPRD Kampar Evaluasi Capaian PAD, Bapenda Kampar Optimistis Target Terealisasi
- Kampar
- 15 Juni 2026 20:13 WIB
Mendagri Tekankan Pentingnya Kebijakan Pembangunan Berbasis Data
- Nasional
- 15 Juni 2026 19:22 WIB
Polda Riau Bongkar Jaringan Curanmor
- Hukrim
- 15 Juni 2026 18:52 WIB
Agro Siak Farm, Destinasi Wisata Petik Melon Premium
- Traveliner
- 15 Juni 2026 17:12 WIB
Enam Bulan Tak Digaji, Guru Bantu Mengadu ke DPRD Kampar
- Pendidikan
- 15 Juni 2026 16:00 WIB
Kapolsek Keritang Dorong Ketahanan Pangan, Kanit Samapta Sambangi Lahan Padi Warga di Kotabaru Reteh
- Inhil
- 15 Juni 2026 15:47 WIB
Komisi III DPRD Kampar Pertanyakan PAD DPMPTSP, Kadis Refizal Absen
- Kampar
- 15 Juni 2026 15:42 WIB
Bhabinkamtibmas Desa Petalongan Sambangi Peternakan Kambing Warga dalam Mendukung Ketahanan Pangan
- Inhil
- 15 Juni 2026 15:37 WIB
Pemprov Riau Gencarkan Operasi Pasar Murah
- Ekonomi
- 15 Juni 2026 14:19 WIB
Liga Sepak Takraw Karimun 2026 Berakhir Sukses, Wabup Rocky: Cetak Atlet Berprestasi dan Berkarakter
- Karimun
- 15 Juni 2026 12:27 WIB
Mental Petarung Samurai Biru Paksa Belanda Berbagi Poin
- Olahraga
- 15 Juni 2026 12:11 WIB
Amsakar-Li Claudia Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, DPRD Apresiasi Capaian Opini WTP ke-14
- Batam
- 15 Juni 2026 07:40 WIB
