Jelang Akhir Tahun, Pendapatan Negara di Riau Capai Rp24,67 Triliun
PEKANBARU - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati, memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Riau hingga 30 November 2024. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp24,67 triliun, atau 84,31 persen dari target, meskipun mengalami penurunan sebesar 0,96 persen dibanding periode yang sama tahun 2023 (yoy).
"Penerimaan perpajakan menyumbang Rp23,45 triliun, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1,23 triliun. Meski penerimaan perpajakan mengalami kontraksi 1,17 persen, terdapat peningkatan signifikan pada penerimaan PBB sebesar 1,73 persen (yoy) dan bea keluar sebesar 10,26 persen, yang menunjukkan optimisme terhadap potensi penerimaan daerah," ungkap Heni, Jumat (20/12/2024).
Dari sisi belanja negara menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, mencapai Rp30,89 triliun, atau tumbuh 11,15 persen (yoy). Kenaikan ini didorong oleh pertumbuhan belanja pemerintah pusat sebesar 20,67 persen dan transfer ke daerah (TKD) sebesar 7,88 persen.
"Belanja pegawai tumbuh 25,44 persen, belanja barang 14,36 persen, belanja modal 27,41 persen, dan belanja bantuan sosial naik signifikan sebesar 31,10 persen. Hal ini mencerminkan peran strategis APBN dalam mendukung pemulihan ekonomi Riau," ujar Heni.
Di sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pendapatan tercatat sebesar Rp29,64 triliun dengan belanja sebesar Rp30,36 triliun. Hal ini menyebabkan defisit sebesar Rp723,84 miliar, yang ditutup dengan pembiayaan daerah sebesar Rp812,17 miliar, sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp88,32 miliar.
"Pendapatan daerah masih sangat bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp21,385 triliun, atau menyumbang 72,15 persen terhadap total pendapatan APBD. Ketergantungan fiskal ini perlu diimbangi dengan penguatan potensi pendapatan asli daerah (PAD) agar Riau dapat lebih mandiri secara fiskal," jelas Heni.
Heni menambahkan, meskipun terdapat defisit pada APBN sebesar Rp6,22 triliun hingga akhir November, APBN terus menjadi instrumen vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Riau, khususnya melalui belanja pemerintah yang terarah dan optimal.
"Ke depan, kami berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus ditingkatkan untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi Riau yang berkelanjutan," tutupnya. **
Editor : Herdi Pasai
Berita Terkait
Berita Terbaru
Kuasa Hukum Layangkan Surat ke Polda Riau, Minta Kasus Pembunuhan Kembali di Ungkap
- Kampar
- 19 April 2026 18:06 WIB
Perkuat Tulang Punggung Listrik Riau, PLN Lakukan Final Check Relokasi Tower SUTT 150 kV
- Nasional
- 18 April 2026 19:23 WIB
Kasusnya Dinyatakan SP2Lid, Ahmad Iskandar Tanjung Akan Laporkan Balik Pelapornya ke Polda Kepri
- Karimun
- 17 April 2026 22:28 WIB
Bukan Sekadar Urus Gizi, Mitra SPPG se-Inhil Turun Tangan Ringankan Luka Korban Kebakaran di Pulau Kijang
- Inhil
- 17 April 2026 16:24 WIB
Hendri Kampay Apresiasi Komisi III DPRD Kampar, Konflik Warga- Perusahaan di Kemang Indah Berakhir Damai
- Kampar
- 17 April 2026 13:15 WIB
STY FEST Sekolah Santo Yusup Karimun Meriah
- Karimun
- 17 April 2026 13:12 WIB
Polres Inhil Amankan Pengedar Sabu dan Ekstasi di Keritang
- Inhil
- 17 April 2026 12:51 WIB
Gercep, Pemprov Riau: Perbaikan Jalan Minas-Tualang Segera Dimulai
- Riau
- 17 April 2026 11:41 WIB
Warga Siak Korban Penipuan Kerja Akhirnya Dimakamkan di Kamboja
- Riau
- 17 April 2026 11:38 WIB
Pansus II DPRD Kampar Soroti LKPJ 2025, Rinaldo: Efisiensi Harus Tetap Pro Rakyat
- Kampar
- 17 April 2026 11:14 WIB
KTH Tak Bisa Sendiri, Bupati Siak Tegaskan Pentingnya Pendampingan
- Siak
- 17 April 2026 11:10 WIB
