1. Home
2. Berita

CDKP Kepri Cabang Anambas dan Nelayan Rakor Bahas Persoalan BBM Subsidi

• Redaksi
• 05 Mei 2026, 15:21:18 WIB

TANJUNGPINANG, RESONANSI - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan (CDKP) Wilayah Anambas dan nelayan kembali melakukan rapat koordinasi untuk mencari solusi atas keterbatasan akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan, Senin (4/5/2026) di Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas.

Rapat berlangsung di Kedai Kopi Tiga Bersaudara tersebut dihadiri oleh Kepala CDKP Anambas, Amriansyah Amir, S.Pi., M.Ling, Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas, Fetri Ardiansyah, S.St.Pi., M.Si, serta perwakilan dan tokoh nelayan setempat.

Dalam rakor tersebut, nelayan menyampaikan keluhan terkait keterbatasan kuota solar bersubsidi yang dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan operasional melaut. Kondisi ini kerap menjadi hambatan bagi aktivitas penangkapan ikan, khususnya bagi kapal pengangkut berukuran kecil hingga menengah.

Selain itu, pembahasan juga menyoroti proses pengurusan e-BKP (Elektronik Buku Kapal Perikanan) untuk kapal berukuran 1–30 GT yang menjadi kewenangan CDKP Anambas. Dokumen ini dinilai krusial karena menjadi salah satu syarat utama dalam pengajuan rekomendasi BBM bersubsidi. 

Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan (CDKP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Wilayah Anambas, Amriansyah Amir menegaskan, pentingnya kepemilikan e-BKP sebagai dasar legalitas kapal dalam memperoleh subsidi. 

Ia juga menekankan komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dalam memberikan kemudahan pelayanan administrasi, tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.

“Kami di Cabang Dinas akan terus mengawal agar setiap liter solar subsidi jatuh ke tangan nelayan yang benar-benar berhak. Terkait e-BKP dan persyaratan lainnya, kami siap memberikan pendampingan dan fasilitasi agar nelayan tidak lagi terkendala secara administratif saat akan melaut,” ujarnya.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan nelayan dalam menyelesaikan persoalan distribusi BBM subsidi. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kemudian kegiatan ini sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mendengar langsung aspirasi nelayan serta menghadirkan solusi nyata yang tepat sasaran dan berkelanjutan. (AL).

Editor : Herdi Pasai