Pemprov Luncurkan Program Opsi Padi Riau

PEKANBARU - Untuk mendukung Program Swasembada Pangan Nasional (SPN), khususnya padi atau beras, yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah Provinsi Riau telah merancang Program Optimalisasi Produksi Padi Riau (Opsi Padi Riau).

Rencana program Opsi Padi Riau itu sudah dipresentasikan oleh Tenaga Ahli Gubernur Riau Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, di kediaman Gubernur Riau, Senin (9/12/2024).

Kegiatan ini diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi padi guna memperkuat ketahanan pangan di wilayah Riau.

Hadir langsung dalam kesempatan tersebut Pj. Gubernur Riau Rahman Hadi, didampingi Plt. Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi Riau M Job Kurniawan, serta Tenaga Ahli Gubernur Riau bidang pangan, Basriman, Forkopimda, Kepala Dinas, Badan dan Bidang terkait, Dekan Faperta Unri dan UIR.

Tenaga Ahli Gubernur Riau bidang pangan, Basriman, mengungkapkan program ini juga sejalan dengan rencana strategis dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Riau melalui sub sektor tanaman pangan, khususnya untuk komoditi padi.

Barisman menuturkan, peningkatan produksi padi melalui program Opsi Padi Riau ini seluas 50.000 ha terdiri dari Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) seluas 30.000 ha, Peningkatan Produktivitas seluas 10.000 ha, Rehabilitasi Sawah Terlantar (RST) seluas 5.000 ha dan Cetak Sawah Baru (CSB) seluas 5.000 ha.

Dengan target akhir sasaran luas areal tanam padi pada tahun 2029 menjadi 112.493 ha menuju produksi padi Riau 493.566 ton GKP (Gabah Kering Padi) setara dengan 252.267 ton beras.

''Kemampuan mengurangi minus produksi padi Provinsi Riau tahun 2023 sebesar minus 79,56 persen menjadi minus 60,00 persen pada tahun 2029,'' ujarnya.

Luas baku lahan sawah di Provinsi Riau 55.822,02 ha terdiri dari gambut budidaya 2.723,66 ha, rawa lebak seluas 11.098,58 ha, dan rawa pasang surut seluas 40.892,94 ha belum termasuk lahan tadah hujan/lahan kering yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan padi ladang.

Menurut Basriman, untuk tercapainya peningkatan produksi padi di Provinsi Riau yang dilaksanakan melalui program/kegiatan ini perlu dukungan dari Instansi/dinas terkait. Diiantaranya, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, Dinas PUPR Provinsi Riau, Balai Wilayah Sungai Sumatera III SDA Kementerian PUPR RI, TNI, Kepolisian, BPS, Kementan/BSIP Riau, Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, dan lain-lain.

Program/kegiatan ini dilaksanakan melalui sumber anggaran APBD Provinsi Riau, APBN, APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau dengan sistem sharing budget dengan rincian anggaran perkegiatan akan di susulkan kemudian.

Dengan menerapkan strategi pemanfaatan lahan dapat dilaksanakan melalui diantaranya intensifikasi untuk kegiatan Peningkatan Produktivitas, Peningkatan IP, dan Rehabilitasi Sawah Terlantar (RST) serta Ekstensifikasi untuk kegiatan Cetak Sawah Baru (CSB), maka kemandirian Pangan Provinsi Riau dapat dicapai dengan mudah.

''Proposal Optimalisasi Produksi Padi Riau (OPSI PADI RIAU) tahun 2025-2029 harus dilakukan Feasibility Study (FS)/Studi kelayakan untuk pertanggung jawaban sebagai naskah akademis,'' kata mantan Kadis Pertanian dan Hortikultura Provinsi Riau ini.

Selanjutnya Pj Gubri Rahman Hadi, menambahkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar sebagai daerah penghasil tanaman pangan, khususnya padi.

Dengan demikian menurutnya, sangat penting melakukan kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk memastikan keberhasilan program optimalisasi produksi padi untuk tahun yang akan datang.

"Riau adalah wilayah yang potensial untuk menanam tanaman pangan, ditambah lagi sekarang ada badan pangan yang berkolaborasi dengan seluruh stakeholder membantu. Oleh karena itu, kita dari pemerintah provinsi harus bisa juga mengambil langkah-langkahnya. Dengan begitu, sore hari ini kita sebagai pemangku kepentingan berdiskusi membahas rancangan program ini," katanya. **