Pemprov Riau Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas hingga 50 Persen

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengambil langkah tegas dengan melakukan efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Kebijakan ini diberlakukan untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai respons terhadap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Taufiq Oesman Hamid, mengungkapkan bahwa Pemprov Riau telah merumuskan kebijakan efisiensi belanja APBD 2025. Langkah ini bukan sekadar pemangkasan anggaran, melainkan strategi untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan di tengah keterbatasan sumber daya.

"Terkait efisiensi anggaran, itu terkait inpres ada turunan dari Inpres yaitu Kemenka, angka-angka efisiensi, contoh yang sudah dilakukan itu perjalanan dinas yang dipotong 50 Persen. Kami juga sudah rapat bersama gubernur besaran-besaran efisiensi lain, contoh makan dan minum pembayaran gedung, FGD, ATK, itu sudah ada angka-angkanya dan disosialisasi ke OPD, dan mengikuti sesuai angka yang sudah ditentukan," ujar Pj Sekdaprov Riau, Taufiq OH.

Dalam surat edaran yang diterbitkan, Pemprov Riau menginstruksikan seluruh OPD untuk menyesuaikan belanja mereka. Langkah-langkah efisiensi yang diambil meliputi pengurangan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen, pemotongan anggaran seminar dan Focus Group Discussion (FGD) sebesar 80 persen, serta pengurangan anggaran sewa gedung dan bangunan sebesar 75 persen.

Taufiq menjelaskan bahwa efisiensi ini merupakan langkah krusial untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan terfokus pada program-program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. "Bukan berarti kita hanya sekadar memangkas anggaran, tetapi kita ingin memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut, Taufiq menekankan pentingnya efisiensi ini untuk tidak menghambat jalannya roda pemerintahan. Sebaliknya, efisiensi ini diharapkan dapat mendorong kreativitas dan inovasi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan anggaran yang lebih terukur.

"Kita ingin membangun budaya kerja yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Ini bukan hanya tentang pengurangan angka, tetapi juga tentang perubahan pola pikir dalam pengelolaan keuangan daerah," tambahnya.

Pemprov Riau berharap bahwa langkah ini akan meningkatkan efektivitas birokrasi dan menjaga stabilitas keuangan daerah. Dengan demikian, Pemprov Riau dapat terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di tengah berbagai tantangan fiskal yang ada.

Sebelumnya, Gubernur Riau Abdul Wahid telah mengingatkan seluruh OPD untuk melakukan penghematan biaya dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan untuk menutupi tunda bayar, tunda salur, dan hutang-hutang daerah.

"Setelah dikaji dan dilihat jika anggaran di OPD ini di nol kan dalam kegiatan tahun ini, itupun tidak cukup untuk membiayai proses tunda bayar dan tunda salur dan hutang-hutang. Ini sangat berat tantangan bagi pak Taufik dan tim harus bekerja semaksimal mungkin untuk mengatasi dan mencarikan solusinya," tegas Gubri Abdul Wahid. Adv