Wagubri Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Fraksi Pada Raperda Perubahan APBD 2022
PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution menyampaikan jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan APBD Provinsi Riau 2022, melalui Rapat Paripurna DPRD Riau yang dipimpin Ketua DPRD Riau Yulisman, Rabu (28/9/22).
Untuk diketahui, sebelum pelaksanaan paripurna penyampaian jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum ini, telah dilakukan rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda perubahan APBD Riau 2022.
Oleh karenanya, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan DPRD Riau nomor 1 tahun 2020 ayat 21 ayat 3, maka tahapan selanjutnya adalah tanggapan atau jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi tersebut.
Wagubri menyampaikan bahwa mencermati pandangan umum yang disampaikan fraksi DPRD Provinsi Riau terhadap Raperda perubahan APBD Riau 2022, maka Pemprov Riau menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi terhadap berbagai pandangan kritis, pertanyaan, saran dan masukan yang disampaikan.
Menurut Wagubri, hal tersebut menjadi wujud, kesungguhan semua pihak dalam mencapai tujuan pembangunan yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
"Terhadap pertanyaan saran kritikan maupun masukan dan sanggahan kami ucapkan terima kasih, sinergi bersama harus terus terjalin guna mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera," ujarnya.
Selanjutnya, Ketua DPRD Riau Yulisman menambahkan, setelah penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi maka tahap selanjutnya adalah pembahasan perubahan APBD antara badan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Untuk itu ia berharap kepada seluruh anggota dewan khususnya yang tergabung dalam badan anggaran dan TAPD Riau agar dapat segera melaksanakan pembahasan bersama, sehingga hasil finalisasi nota kesepakatan dapat segera terealisasi.
Yulisman mengingatkan, berdasarkan peraturan DPRD Riau nomor 1 tahun 2020 pasal 21 ayat 6 bahwa persetujuan terhadap Raperda perubahan APBD harus disahkan selambat lambatnya tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
"Dengan demikian kita berharap pembahasan perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2022 selesai tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," tutupnya. Advertorial
Editor : Herdi Pasai
Berita Terkait
Berita Terbaru
Kuasa Hukum Layangkan Surat ke Polda Riau, Minta Kasus Pembunuhan Kembali di Ungkap
- Kampar
- 19 April 2026 18:06 WIB
Perkuat Tulang Punggung Listrik Riau, PLN Lakukan Final Check Relokasi Tower SUTT 150 kV
- Nasional
- 18 April 2026 19:23 WIB
Kasusnya Dinyatakan SP2Lid, Ahmad Iskandar Tanjung Akan Laporkan Balik Pelapornya ke Polda Kepri
- Karimun
- 17 April 2026 22:28 WIB
Bukan Sekadar Urus Gizi, Mitra SPPG se-Inhil Turun Tangan Ringankan Luka Korban Kebakaran di Pulau Kijang
- Inhil
- 17 April 2026 16:24 WIB
Hendri Kampay Apresiasi Komisi III DPRD Kampar, Konflik Warga- Perusahaan di Kemang Indah Berakhir Damai
- Kampar
- 17 April 2026 13:15 WIB
STY FEST Sekolah Santo Yusup Karimun Meriah
- Karimun
- 17 April 2026 13:12 WIB
Polres Inhil Amankan Pengedar Sabu dan Ekstasi di Keritang
- Inhil
- 17 April 2026 12:51 WIB
Gercep, Pemprov Riau: Perbaikan Jalan Minas-Tualang Segera Dimulai
- Riau
- 17 April 2026 11:41 WIB
Warga Siak Korban Penipuan Kerja Akhirnya Dimakamkan di Kamboja
- Riau
- 17 April 2026 11:38 WIB
Pansus II DPRD Kampar Soroti LKPJ 2025, Rinaldo: Efisiensi Harus Tetap Pro Rakyat
- Kampar
- 17 April 2026 11:14 WIB
KTH Tak Bisa Sendiri, Bupati Siak Tegaskan Pentingnya Pendampingan
- Siak
- 17 April 2026 11:10 WIB
