BPS Ingatkan Potensi Lonjakan Inflasi Juni 2026, Pemda Diminta Waspada

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mengingatkan pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mewaspadai potensi lonjakan inflasi pada Juni 2026. Peringatan tersebut disampaikan berdasarkan tren inflasi yang terjadi pada bulan yang sama dalam empat tahun terakhir.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa pada Juni 2022, Juni 2023, dan Juni 2025 terjadi inflasi, sementara pada Juni 2024 tidak tercatat inflasi.

“Pada Juni 2022, 2023, dan 2025 terjadi inflasi. Hanya pada Juni 2024 yang tidak mengalami inflasi. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dan diwaspadai pada tahun ini,” ujar Ateng dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Dalam Negeri, Senin (22/6/2026).

Ateng mengungkapkan, berdasarkan data month to month (m-to-m), terdapat tiga kelompok pengeluaran yang secara konsisten menjadi penyumbang utama inflasi pada Juni dalam beberapa tahun terakhir. Kelompok tersebut meliputi makanan, minuman, dan tembakau; perumahan, air, listrik, serta bahan bakar rumah tangga; dan kelompok transportasi.

Menurutnya, sektor transportasi kerap memberikan andil terhadap inflasi maupun deflasi pada Juni karena bertepatan dengan momentum libur sekolah yang meningkatkan mobilitas masyarakat.

“Kelompok transportasi sering memberikan andil inflasi atau deflasi pada bulan Juni karena bertepatan dengan momen liburan sekolah,” katanya.

BPS juga mencatat bahwa tarif angkutan udara menjadi komoditas yang paling sering memberikan andil inflasi tertinggi selama periode Juni 2022 hingga Juni 2025.

Ateng menjelaskan, inflasi tarif angkutan udara tertinggi terjadi pada Juni 2025 yang mencapai 5,81 persen. Sementara pada Mei 2026, tarif angkutan udara kembali mengalami inflasi sebesar 2,75 persen.

“Selama empat tahun terakhir, tarif angkutan udara selalu menjadi salah satu komoditas utama penyumbang inflasi pada bulan Juni,” ujarnya.

Berkaca dari tren tersebut, BPS meminta pemerintah daerah dan TPID untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan harga barang dan jasa pada Juni 2026.

Ateng berharap berbagai langkah pengendalian inflasi yang telah dibahas dalam rapat koordinasi dapat menjadi pedoman bagi daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

“Berbagai upaya pengendalian inflasi yang telah dipaparkan dalam setiap rapat koordinasi diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi di wilayah masing-masing,” pungkasnya. Reza

Editor : Reza MF
Tag : # BPS



Bagikan

Berita Terbaru