TEMBILAHAN – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terus memperkuat komunikasi dengan Pemerintah Pusat guna mendorong percepatan pembangunan daerah. Upaya tersebut ditandai dengan kunjungan dua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke Rumah Dinas Bupati Inhil, Kamis (15/1/2026).

Bupati Indragiri Hilir Herman, menerima langsung kunjungan H. A. Bakri HM., Anggota DPR RI Komisi V dari Daerah Pemilihan Jambi, bersama Ir. H. Sahidin, Anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Riau II periode 2024–2029. Kedatangan rombongan disambut secara adat melalui prosesi pemasangan tanjak oleh Bupati Inhil.

Pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan sejumlah instansi teknis, di antaranya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai Sumatera III (BWSS III), Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III, serta Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Provinsi Riau.

Dalam pertemuan itu, Bupati H. Herman memaparkan kondisi serta kebutuhan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya pada sektor infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat. Ia menegaskan bahwa dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat masih sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah.

“Indragiri Hilir memiliki wilayah yang luas dengan karakter geografis perairan dan pesisir. Kondisi ini tentu membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, sementara kemampuan anggaran daerah masih terbatas. Karena itu, kami berharap adanya perhatian dan dukungan dari Pemerintah Pusat melalui APBN,” ujar Bupati Herman.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI, dan kementerian/lembaga terkait menjadi kunci agar program-program strategis yang diusulkan dapat direalisasikan secara optimal dan berkelanjutan.

“Kami terus berupaya menyiapkan usulan program secara matang, baik dari sisi perencanaan maupun administrasi, agar kebutuhan pembangunan di Indragiri Hilir dapat sejalan dengan kebijakan nasional dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi V H. A. Bakri HM., S.E menegaskan bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan sekaligus penyerapan aspirasi daerah. Ia menyampaikan bahwa kesiapan daerah, terutama dari sisi administrasi dan kelengkapan persyaratan teknis, menjadi faktor utama agar usulan pembangunan dapat diakomodir oleh Pemerintah Pusat.

“Dalam kondisi efisiensi anggaran saat ini, setiap program harus benar-benar tepat sasaran. Jika persyaratan sudah lengkap dan sesuai ketentuan, tentu akan kami dorong agar kebutuhan pembangunan daerah dapat masuk dalam APBN. Kami di DPR RI memiliki tanggung jawab untuk membantu daerah, tidak hanya lintas komisi, tetapi juga lintas fraksi,” ujarnya.

Turut mendampingi Bupati Inhil dalam pertemuan tersebut, Kepala Bappeda, Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUTR dan Perkim, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan dan P2KB, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, serta Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan. (Adv)

Editor : Herdi Pasai

---