TEMBILAHAN- Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terus mendorong perencanaan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Hal tersebut ditegaskan Bupati Herman saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2027, yang berlangsung di Aula Kantor Bappeda pada Rabu 18 Februari 2026.

Forum ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah untuk menyerap pandangan, saran, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebelum arah kebijakan pembangunan ditetapkan secara final. Aspirasi yang dihimpun akan menjadi dasar penyempurnaan rancangan awal RKPD agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Bupati Herman menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen dalam proses perencanaan daerah. “Melalui forum ini saya mengajak seluruh perangkat daerah, unsur Forkopimda, akademisi, tokoh masyarakat, dan stakeholder terkait untuk memberikan kontribusi pemikiran demi kemajuan Kabupaten Indragiri Hilir,” ujar Bupati.

Ia juga menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus disusun secara partisipatif, transparan, dan akuntabel agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta visi pembangunan daerah ke depan.

Forum Konsultasi Publik ini merupakan tahapan krusial sebelum penyusunan rancangan akhir RKPD Tahun 2027, yang selanjutnya akan menjadi pijakan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Inhil, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, kepala OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan stakeholder terkait. Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilakukan penandatanganan berita acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2027.(Adv)

Editor : Herdi Pasai

---