BANGKINANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar H Hambali menyampaikan sejumlah pesan dan kritikan di hadapan sekira dua puluhan aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Selasa (4/11/2025) pagi. 

Dalam apel pagi di halaman kantor yang terletak di Jalan Prof M Yamin, SH Bangkinang itu tidak tampak dihadiri Kepala DPMPTSP Kampar Refizal yang juga merangkap sebagai Kadis Perhubungan tersebut. Menurut informasi diantara pejabat yang hadir di dinas itu Sekretatis DPMPTSP.  

Hambali berpesan kepada para ASN agar bekerja dengan ikhlas karena dengan bekerja ikhlas, meskipun pimpinan ada atau tidak ada di kantor tetap bekerja karena seseorang yang ikhlas tidak akan ada beban hidup dan kecewa. 

Misalnya, kata Hambali, ketika ada orang yang menjanjikan sesuatu dan ternyata tidak dipenuhinya, apabila kita ikhlas maka kita tidak akan kecewa. 

Pada kesempatan ini Hambali kembali mengungkapkan sebuah janji yang pernah dilontarkan oleh Ahmad Yuzar saat Hambali menjadi Penjabat (Pj Bupati Kampar) dan saat itu Ahmad Yuzar menjabat sebagai Pj Sekda, saat itu sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kampar tahun 2024 berlangsung. 

“Sebagai contoh, saat saya menjadi Pj (Penjabat Bupati Kampar red) kemarin, kalau saya (Ahmad Yuzar red) menjadi bupati nanti, saya akan menjadikan (Pak Hambali) sebagai Sekda dan ditambah dengan jabatan Bapak. Saya tak pernah nuntut dan Alhamdulillah saya tidak pernah ditawarkan, malahan saya dengan berbagai macam cara dizalimi. Saya punya keyakinan kalau Allah menyatakan tidak, tidak akan pernah orang menjatuhkan kita,” beber Hambali. 

Ia mengatakan, sebelumnya dia telah berani buka-bukaan kepada media dan masyarakat pertengahan Oktober lalu namun sampai saat ini Bupati Ahmad Yuzar belum berani memberikan klarifikasi. 

Kepada ASN di DPMPTSP Hambali mengingatkan agar para ASN tidak ikut campur dalam permasalahan antara dirinya dengan bupati dan dia berharap ASN bekerja profesional dan berbuat maksimal. 

Hambali juga mengajak seluruh ASN mendukung dan loyal kepada Bupati/Wakil Bupati Kampar dengan catatan selama bupati/Wabup tidak menjerumuskan ASN.  

Dalam kesempatan ini Hambali juga mengungkapkan bagaimana komunikasinya dengan Bupati Kampar pasca viralnya vidio dan berita Hambali yang bicara blak-blakan tentang kelemahan pimpinannya tersebut dan beberapa persoalan yang mesti dikritisi. 

Hambali mengungkapkan bahwa sampai saat ini baik bupati maupun wakil bupati tidak menjawab panggilan telepon maupun pesan singkat darinya. “Namun secara jejak digital kita ada. Makanya kita harus pintar dan cerdas,” beber Hambali. 

Ingatkan Tentang OTT 

Sehubungan dengan adanya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum pejabat di Pemerintah Provinsi Riau yang terjaring OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (3/11/2025) kemarin, Hambali juga mengingatkan kepada pejabat dan pegawai di DPMPTSP Kampar jangan sampai terkena OTT karena dari pengakuan Hambali sudah ada yang melapor kepada dirinya dari orang perusahaan bahwa ada orang dalam DPMPTSP yang menyebutkan bahwa Pelaksana Tugas (Plt) DPMPTSP akan menjadi Plt Sekda hingga Hambali menyebut angka transaksi Rp 35 juta. 

Kemudian ada juga laporan ke Ombudsman RI. Saat itu anggota Ombudsman mau mampir ke kantor DPMPTSP setelah menghadiri acara di kantor bupati, namun karena adanya laporan itu, anggota Ombudsman RI membatalkan mampir di kantor ini. 

Hambali juga menyesalkan adanya upaya memutar balikkan fakta terhadap mantan Plt Kepala DPMPTSP Andri Micho. Hambali juga mengungkapkan saat Micho menjabat Plt Kepala DPMPTSP dan saat itu ia menjadi Pj Bupati, target pendapatan asli daerah dari dinas ini mencapai Rp 10 miliar.

Namun ia sangat menyayangkan Plt Kepala DPMPTSP saat ini Refizal menurunkan target tersebut menjadi hanya Rp 8 miliar dan ternyata realisasinya pada tahun ini baru sekira Rp2,5 miliar hingga Rp 3 miliar. “Berarti orang sekedar jabatan saja. Gak malu dengan jabatan tapi prestasi tidak punya,” tegas Hambali. 

Ia juga sangat menyayangkan bahwa kondisi di tubuh DPMPTSP saat ini juga tidak kompak. Hambali kembali mengingatkan bahwa yang di OTT KPK adalah pimpinan tertinggi di Riau dan ia berharap jangan sampai terjadi di Kanpar. 

Ia juga mengingatkan para ASN menjadikan OTT KPK sebagai pembelajaran dan jangan sampai membuat takut pegawai untuk bekerja. 

Belajar dari permasalahannya saat ini, Sekda Hambali juga mengingatkan para ASN tetap bekerja profesional. “Jangan dilihat saya. Saya juga tak butuh yang pro saya, tetapi berbuatlah yang benar. Jangan nanti sampai takut ketemu saya. Tak apa-apa, suatu saat akan mencari saya, tak masalah,” beber mantan Kepala DPMPTSP dan Dinas Perhubungan Kampar ini. 

Selain itu ia berharap kepada ASN/pegawai mengambil hal-hal yang baik atas apa yang terjadi antara dirinya dengan bupati. “Mana yang buruk dibuang jauh-jauh ulasnya. 

Kepada seluruh ASN Hambali berpesan agar menguasai aturan. Sebagai contoh, saat ada konflik antara dirinya dengan bupati, Hambali memilih menempuh jalurnya dengan melaporkan bupati ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Hambali mengungkapkan bahwa sampai hari ini Bupati maupun Tim Panitia Seleksi (Pansel) Evaluasi Kinerja dan Uji Kompetensi Pejabat Tinggi Pratama yang dilaksanakan pada 17-19 Oktober lalu sampai hari ini belum diumumkan.

Dimana kegiatan ini Hambali merupakan satu-satunya pejabat yang diundang mengikuti evaluasi tersebut, justru tidak menghadirinya karena ia menegaskan bahwa dia belum wajib dilakukan evaluasi karena belum genap menjabat Sekda selama dua tahun. 

Hambali juga mengungkapkan adanya kesalahan dalam proses evaluasi ini. Diantaranya adanya administrasi surat menyurat yang dikeluarkan saat hari libur kerja, hari Minggu oleh Pansel. 

Hambali juga mengajak ASN meninggalkan pola lama. Dia bercerita saat ia menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di mana saat itu ia pernah melakukan penyegelan terhadap perusahaan, namun dia tidak melakukan karena motif yang. “Siapa yang tidak mau duit, tapi polanya dirubah,” kata Hambali. 

Diakhir pidatonya Hambali menegaskan bahwa ia tidak pernah merasa takut dalam menjalankan tugasnya selagi masih dalam aturannya. Dia juga menyesalkan adanya sikap dari tim sukses Bupati/Wabup yang berupaya menghambat adanya urusan yang menurut mereka merupakan urusan orangnya Hambali. 

Begitu juga dengan adanya upaya orang tertentu seperti Ketua Lembaga Adat Kampar (LAK) H Yusri Datuk Bandaro yang ingin menyelesaikan permasalahannya dengan Bupati Ahmad Yuzar. Menurut Hambali, Yusri adalah seorang datuk di kampungnya Muara Uwai, sementara dirinya anak kemenakan suku mandeliong di Salo. Oleh sebab itu, yang bisa memediasi persoalan ini adalah Datuk Kenegerian. 

Hambali juga mengingatkan pihak-pihak yang menginginkan jabatannya dicopot. “Kalau mau jabatan Sekda, terangi saja lampu kita, jangan matikan lampu orang lain,” ulasnya. 

Diakhir pidatonya Hambali juga mengungkapkan sebuah pepatah. “Bisa jadi orang membenci kita bukan karena kita melakukan kesalahan tetapi lampu kita nyalanya terlalu terang,” jelasnya.

Sementara itu Plt Kepala DPMPTSP Kampar, Refizal ketika diminta tanggapan terkait pernyataan Sekda Hambali melalui nomor Whatsapp pribadi belum menanggapi. Redaksi Resonansi.co berupaya melakukan konfirmasi sebagai berikut:

1. Dugaan informasi dari pihak perusahaan bahwa ada oknum di DPMPTSP menyebut Plt DPMPTSP akan menjadi Plt Sekda serta adanya pembicaraan angka Rp35 juta. Apakah benar informasi tersebut?

2. Laporan ke Ombudsman RI yang disebut menyebabkan Ombudsman batal berkunjung ke kantor DPMPTSP. Apakah benar ada laporan terkait pelayanan atau internal dinas?

3. Penurunan target PAD dari Rp10 miliar menjadi Rp8 miliar, serta realisasi yang disebut baru Rp2,5–3 miliar. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini?

4. Sekda menyinggung kondisi internal DPMPTSP dinilai tidak kompak. Bagaimana respon Bapak? **

Editor : Herdi Pasai

---