1. Home
2. Berita

Herman: Inovasi Lokal dan Kemandirian Fiskal Jadi Kunci Otonomi Daerah

• Redaksi
• 27 April 2026, 22:14:41 WIB

TEMBILAHAN – Senin pagi, 27 April 2026, halaman Kantor Bupati Indragiri Hilir menjadi tempat refleksi sekaligus penegasan arah pembangunan. Bupati Herman memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 dengan membacakan pidato Menteri Dalam Negeri.

Dalam amanat yang disampaikan, Mendagri mengingatkan makna sejarah Otonomi Daerah. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusannya sendiri sejatinya adalah amanah besar. Keberhasilan program nasional, kata Mendagri yang dibacakan Bupati Herman, sangat bergantung pada kemajuan daerah.

“Otonomi Daerah hendaknya menjadi pengingat bahwa keberhasilan program nasional bergantung pada kemajuan daerah,” ujar Bupati Herman.

Untuk itu, daerah diminta menyelaraskan program pembangunan dengan visi pemerintah pusat, terutama dalam kerangka Asta Cita. Namun penyelarasan itu tidak boleh mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat di lapangan.

Bupati Herman menekankan pesan Mendagri agar pemerintah daerah tetap fokus meningkatkan pelayanan dasar. Beberapa sektor yang menjadi prioritas adalah pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Selain pelayanan, Mendagri juga menyoroti aspek kemandirian fiskal. Daerah didorong menggali dan mengelola potensi lokal secara lebih optimal agar tidak terus bergantung pada transfer pusat.

“Inovasi diperlukan dalam pengelolaan potensi lokal guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pengelolaan energi, mencapai swasembada pangan serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat,” lanjut Bupati membacakan pidato Mendagri.

Pesan itu menjadi relevan bagi Inhil yang memiliki potensi besar di sektor perkebunan, perikanan, energi, dan pangan. Pengelolaan yang kreatif dan berkelanjutan diharapkan mampu mendongkrak PAD sekaligus membuka lapangan kerja.

Namun demikian, Mendagri mengingatkan agar inovasi dan pembangunan tidak lepas dari prinsip efisiensi. Efisiensi diperlukan untuk menghindari pemborosan anggaran dan memastikan setiap rupiah benar-benar berdampak.

Dengan begitu, kualitas layanan publik dapat meningkat dan pembangunan berjalan berkelanjutan. Efisiensi bukan berarti mengurangi layanan, melainkan memastikan sumber daya digunakan tepat sasaran.

Upacara HUT Otonomi Daerah ke-30 di Inhil pun ditutup dengan harapan yang sama: agar otonomi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dari pendidikan anak di desa, layanan kesehatan di puskesmas, hingga air bersih di rumah warga—itulah ukuran nyata keberhasilan otonomi. (Adv)

Editor : Reza MF