TANJUNGPINANG, RESONANSI-
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus menunjukkan capaian positif. Hingga 31 Maret 2026, program tersebut telah menjangkau sebanyak 579.270 penerima manfaat atau sekitar 85,26 persen dari total target 679.402 penerima.

Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menyampaikan bahwa capaian tersebut patut disyukuri karena memberikan dampak nyata, terutama dalam meningkatkan asupan gizi anak sekolah.

“Program MBG telah memberikan dampak positif, seperti meningkatkan konsentrasi belajar dan kehadiran siswa, serta menjadi bagian dari upaya pencegahan gizi buruk dan stunting,” ujar Nyanyang dalam Rapat Konsolidasi bersama satuan pelaksana, mitra, dan yayasan se-Provinsi Kepri di Aston Batam Hotel & Residence, Kamis (2/4/2026).

Dalam sambutannya, Nyanyang menegaskan bahwa Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang relevan dalam menjawab tantangan pembangunan sumber daya manusia.

“Program ini bukan sekadar soal penyediaan makanan, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” tegasnya.

Ia juga menyoroti kondisi geografis Kepri yang terdiri dari wilayah kepulauan, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam hal distribusi dan pelaksanaan program di lapangan. Untuk itu, diperlukan sinergi lintas sektor, koordinasi yang kuat, serta inovasi dalam pelaksanaan program.

Menurutnya, rapat konsolidasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pelaksanaan program ke depan.

“Rapat ini bukan untuk mencari kekurangan semata, tetapi untuk memperbaiki dan memperkuat pelaksanaan program MBG agar semakin optimal,” tambahnya.

Rapat konsolidasi tersebut dibuka oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh pelaksana program memiliki pemahaman yang sama terkait prosedur operasional Standar Pelayanan Program Gizi (SPPG), sekaligus memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan.

Dalam kesempatan itu, Sony menekankan pentingnya kesamaan pemahaman terhadap prosedur operasional yang telah diatur dalam petunjuk teknis.

“Dengan pemahaman yang sama oleh semua pihak, diharapkan tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan program MBG di lapangan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan seluruh mitra dan yayasan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku guna menjaga kualitas pelaksanaan program. Selain itu, pengawasan, baik internal maupun eksternal, termasuk peran perangkat daerah dan masyarakat, dinilai sangat penting.

“Jika ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan program, tentu akan ada sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Sony.

Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, para koordinator, pengawas, yayasan, serta mitra pelaksana program dari seluruh wilayah Kepri. (AL)

Editor : Herdi Pasai

---