TANJUNGPINANG, RESONANSI- Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Sekdaprov Kepri), Misni, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kepri dalam mendukung program pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak di daerah.

“Kami di daerah berupaya menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program-program yang konkret dan tepat sasaran, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak,” ujar Misni, Kamis (30/4/2026).

Menurut Misni, peran perempuan di Kepulauan Riau semakin strategis, baik di sektor ekonomi maupun sosial. Karena itu, dukungan berkelanjutan dinilai penting agar perempuan dapat semakin berdaya dan mandiri.

“Perempuan di Kepri memiliki potensi besar yang harus terus didorong. Dengan pemberdayaan yang tepat, mereka dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan serta diskriminasi melalui penguatan regulasi dan layanan di tingkat daerah.

“Kami terus memperkuat sistem perlindungan, baik melalui regulasi maupun layanan pendampingan, agar perempuan dan anak di Kepri merasa aman dan terlindungi,” tambahnya.

Pernyataan tersebut disampaikan saat mengikuti talk show peringatan Hari Kartini secara virtual melalui Zoom dari Ruang Kerja Sekda, Lantai 3 Kantor Gubernur Kepulauan Riau.

Acara tersebut dibuka langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Fauzi, dari Gedung Kementerian PPPA RI di Jakarta. Kegiatan ini mengusung tema “Semangat Kartini, Inspirasi Lintas Generasi.”

Menteri PPPA RI, Arifah Fauzi, mengatakan peringatan Hari Kartini harus menjadi momentum refleksi sekaligus aksi nyata dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia.

“Semangat Kartini harus terus kita hidupkan dalam setiap langkah pembangunan. Perempuan Indonesia harus memiliki akses yang setara dalam pendidikan, ekonomi, dan pengambilan keputusan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi perempuan dan anak.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan komitmen bersama untuk memastikan perempuan dan anak mendapatkan perlindungan yang optimal serta kesempatan yang adil,” katanya.

Lebih lanjut, Arifah Fauzi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif mendukung pemberdayaan perempuan melalui penguatan peran keluarga dan komunitas.

“Pemberdayaan perempuan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Dari keluarga, kita bisa mulai menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang perempuan dan anak,” tutupnya.
(AL)

Editor : Herdi Pasai

---