1. Home
2. Berita

Bupati Asmar Sambangi Bappenas, Perjuangkan Dukungan APBN 2027 untuk Percepat Pembangunan Meranti

• Redaksi
• 23 Juni 2026, 20:51:00 WIB

JAKARTA – Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas RI di Jakarta, Senin (22/6/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperjuangkan dukungan pendanaan melalui APBN 2027 guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Rombongan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti diterima langsung oleh Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kementerian PPN/Bappenas, Dr. rer. nat. Jayadi, S.Si., M.S.E., M.A., di Gedung Bappenas, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Asmar menegaskan bahwa keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tantangan utama dalam mendorong percepatan pembangunan daerah. Karena itu, sinergi dengan pemerintah pusat melalui dukungan APBN dinilai sangat penting.

“Kita menyadari tanpa dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, Kabupaten Kepulauan Meranti dengan keterbatasan anggaran saat ini akan kesulitan membangun daerah,” ujar Asmar.

Ia menjelaskan, Kepulauan Meranti memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Selain itu, daerah ini juga berstatus sebagai Kawasan Strategis Nasional serta termasuk kawasan afirmasi 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Dari sisi ekonomi, Meranti memiliki potensi besar di sektor minyak dan gas bumi, timah, perkebunan sagu, kelapa, kopi, hingga budidaya perikanan, khususnya kakap putih. Namun, berbagai potensi tersebut belum dapat berkembang secara optimal akibat keterbatasan infrastruktur dasar.

“Terbatasnya akses air bersih, listrik, telekomunikasi, jalan, jembatan, pelabuhan, serta layanan kesehatan dan pendidikan menjadi kendala yang masih dihadapi masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, Meranti juga menghadapi ancaman abrasi pantai yang terus mengikis wilayah pesisir dan berpotensi mengancam batas negara. Di sisi lain, kebijakan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) turut menjadi tantangan karena mencakup sekitar 362 ribu hektare wilayah daratan yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti mengusulkan sejumlah program prioritas agar dapat masuk dalam alokasi APBN Tahun 2027.

Pada sektor pendidikan dan kesehatan, usulan meliputi renovasi sekolah yang terdampak abrasi di kawasan pesisir, pembangunan puskesmas di tiga pulau besar, serta pengadaan alat kesehatan dan fasilitas sanitasi.

Di bidang konektivitas dan perhubungan, pemerintah daerah mengusulkan peningkatan jalan dan jembatan serta kelanjutan pembangunan Pelabuhan Dorak yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, usulan mencakup pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), pembangunan jaringan irigasi, program cetak sawah baru, hingga pengembangan industri hilir berbasis sagu dan kelapa.

Pemkab Meranti juga mengajukan program Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta pendampingan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Tanjung Kedabu dan peninjauan kembali kebijakan lahan gambut yang masuk dalam PIPPIB.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Direktur Pembangunan Indonesia Barat Bappenas, Jayadi, menyampaikan bahwa persoalan yang dihadapi Kepulauan Meranti sejalan dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

“Sesuai RPJMN 2025-2029, persoalan aksesibilitas dan konektivitas di kawasan daerah tertinggal menjadi prioritas nasional, sehingga dukungan untuk Meranti sangat besar,” kata Jayadi.

Ia juga memastikan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap penanganan infrastruktur konektivitas, pembangunan irigasi pertanian, serta upaya mitigasi abrasi pantai yang menjadi persoalan utama di wilayah Kepulauan Meranti.

Atas respons positif tersebut, Bupati Asmar menyampaikan apresiasi dan berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Semoga kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat pembangunan daerah dan mewujudkan Meranti yang unggul, agamis, dan sejahtera,” tutupnya.

(Inf/Abu Sofyan)

Editor : Nurdin Tambunan