Data Statistik Jadi Fondasi Pemprov Riau Jaga Inflasi dan Stabilitas Ekonomi

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya menjaga inflasi dan ketahanan ekonomi daerah melalui kebijakan berbasis data statistik yang akurat. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Desy Riawati, pada Senin (2/2/2026).

Kegiatan rilis BPS Riau ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Supriyadi mewakili Plt Gubri SF Hariyanto dan Statistisi Ahli Madya, Fitri Hariyanti.

Menurut Desy Riawati, pengendalian inflasi tidak semata-mata ditujukan untuk mencapai target makro ekonomi, melainkan merupakan upaya konkret melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas sosial ekonomi di daerah.

“Pengendalian inflasi bukan hanya pencapaian target makro ekonomi, tetapi merupakan upaya nyata untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas sosial ekonomi di daerah,” ujar Desy.

Ia menyebutkan, inflasi Provinsi Riau sepanjang 2025 berhasil dijaga tetap berada dalam koridor sasaran nasional. Memasuki 2026, kebijakan pengendalian inflasi tetap diarahkan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Riau.

“Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen menjaga inflasi tetap terkendali melalui penguatan pasokan pangan, peningkatan efisiensi distribusi, serta sinergi pengendalian inflasi daerah lintas sektor dan lintas wilayah,” jelasnya.

Selain inflasi, Desy menegaskan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi indikator penting yang terus dicermati pemerintah daerah. Menurutnya, sektor pertanian dan perkebunan merupakan penopang utama perekonomian dan kehidupan masyarakat Riau.

“NTP menjadi indikator penting yang terus kami cermati. Sektor pertanian dan perkebunan merupakan salah satu penopang utama perekonomian dan kehidupan masyarakat di Riau. Karena itu, data NTP yang dirilis BPS menjadi dasar bagi kami dalam menyusun kebijakan pertanian yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan,” katanya.

Ia menambahkan, kebijakan pertanian ke depan akan diarahkan secara lebih spesifik berbasis subsektor dan wilayah, agar peningkatan produksi benar-benar sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani.

“Dari data ekspor-impor dan pariwisata, pemerintah Provinsi Riau mengarahkan kebijakan untuk mendorong diversifikasi produk unggulan, perluasan pasar, serta pengembangan pariwisata Riau yang berkualitas berbasis budaya dan alam, yang memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Desy turut memaparkan data luas panen dan produksi padi di Provinsi Riau berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS). Dari sisi produksi, padi dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP) pada 2025 diproyeksikan mencapai 250,84 ribu ton, naik 0,26 persen dibandingkan 2024. Sementara produksi Gabah Kering Giling (GKG) diperkirakan sebesar 222,63 ribu ton, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi penduduk, produksi beras tahun 2025 diperkirakan mencapai 127,77 ribu ton, naik 0,26 persen dari tahun 2024.

“Capaian ini memberikan sinyal positif bahwa upaya penguatan ketahanan pangan di Provinsi Riau menunjukkan hasil yang nyata. Peningkatan tersebut merupakan buah kerja bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pelaku usaha, dan para petani,” ungkap Desy.

Tak hanya sektor pertanian, Desy juga menyoroti pentingnya data statistik lainnya, seperti ekspor-impor dan pariwisata, sebagai gambaran objektif daya tarik daerah.

Menurutnya, hal tersebut sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam menjaga ketersediaan pangan daerah sebagai prioritas pembangunan dalam RPJMD.

Melalui rilis Berita Resmi Statistik, kata Desy, pemerintah memperoleh gambaran yang utuh untuk memastikan arah pembangunan daerah 2025–2029 tetap berada pada jalur yang realistis dan berkelanjutan.

“Terima kasih kami sampaikan kepada BPS Provinsi Riau atas dedikasi, integritas, dan konsistensinya dalam menjaga kualitas statistik daerah. Semoga sinergi yang telah terbangun terus diperkuat demi terwujudnya pemerintahan berbasis data dan pembangunan yang tepat sasaran,” tutupnya. Adv