PEKANBARU — Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan potensi perkebunan sawit di Bumi Lancang Kuning sangat besar dan menjadi fondasi penting dalam pengelolaan DBH Sawit.

“Berdasarkan data, luas tutupan kelapa sawit di Provinsi Riau mencapai sekitar 3,38 juta hektare. Bahkan dari total 4,8 juta hektare lahan perkebunan, sekitar 3,4 juta hektare didominasi oleh komoditas kelapa sawit,” ujarnya di Menara Dang Merdu, Pekanbaru, Rabu (6/5/2026).

Ia menegaskan, besarnya potensi tersebut harus diimbangi dengan kebijakan yang tepat agar mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan daerah.

Menurutnya, kehadiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit menjadi momentum penting bagi daerah untuk memperkuat pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur dan peningkatan produktivitas perkebunan.

“Ini tidak hanya soal transfer fiskal, tetapi juga instrumen untuk mempercepat pembangunan dan kemajuan infrastruktur di daerah,” jelasnya.

Syahrial menambahkan, DBH Sawit dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di wilayah perkebunan, memperlancar distribusi hasil produksi, serta mendorong peningkatan kesejahteraan petani.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya hilirisasi industri sawit agar daerah tidak hanya menjadi penghasil bahan baku, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah melalui industri turunan.

“Kita harus didorong menjadi pusat pertumbuhan industri hilir yang berdaya saing tinggi,” ungkapnya.

Namun demikian, Syahrial mengingatkan bahwa optimalisasi DBH Sawit membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.

“Sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini,” tegasnya.

Di sisi lain, Sekda Riau juga menyoroti adanya penurunan signifikan alokasi DBH Sawit dalam regulasi terbaru, yang dinilai kurang menggembirakan bagi daerah penghasil seperti Riau.

Sementara itu, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Riau, Herman Boedoyo, menilai kondisi tersebut sebagai tantangan serius. Ia menyebut DBH Sawit saat ini belum memberikan manfaat optimal bagi daerah penghasil.

“Tren alokasi DBH Sawit secara nasional terus menurun sejak 2023. Dari sekitar Rp3,65 triliun, turun hingga sekitar Rp756 miliar pada 2026. Angka ini tentu menjadi perhatian karena harus dibagi ke seluruh daerah penghasil sawit,” jelasnya.

Herman juga menyoroti ketimpangan pembagian dana, di mana sekitar 96 persen dikelola pemerintah pusat, sementara daerah hanya menerima sekitar 4 persen.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat daerah seperti Riau belum sepenuhnya merasakan manfaat ekonomi dari sektor sawit, meski memiliki luas perkebunan terbesar dan menanggung dampak lingkungan serta infrastruktur.

“Ke depan, diperlukan skema DBH yang lebih adil dan adaptif agar daerah penghasil dapat memperoleh manfaat yang seimbang,” pungkasnya. Adv

Editor : Herdi Pasai

---