DPRD Rohul Bentuk Tim Terpadu penyelesaian Sengketa lahan masarakat Tiga Desa yang dikuasai PT Hutahaean
Rokan hulu - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) kembali adakan hearing yang ke IV antara PT Hutahaean yang berada di Kecamatan Tambusai dengan tiga Desa yakni Desa Tingkok, Lubuk Soting dan Desa Tambusai Timur, bertempat di Kantor DPRD Rohul, Senin (02/08).
Kegiatan hearing antara PT Hutahaean dan tiga Desa di Kecamatan Tambusai tersebut merupakan untuk kesekian kalinya, namun Hearing kali ini lain dari sebelumnya yakni Pihak PT Hutahaean terus mengiyakan terkait permohonan dari perwakilan tiga Desa,
Kegiatan hearing dihadiri oleh Ketua Komisi II DPRD Rohul, Arif Reza Syah Lc, Sekretaris Budi Suroso dan anggota Murkhas SH,Abdul Muas serta anggota komisi ll lainnya.
Disaat hearing, sempat terjadi hal yang menegangkan yakni disaat Wakil ketua wilayah Rokan Hulu Rumpun Melayu Bersatu Damanhuri mengancam pihak utusan dari PT Hutahaean, sehingga membuat seluruh hadirin terdiam.
“Hearing antara PT Hutahaean dan tiga Desa di Kecamatan Tambusai ini sudah dilakukan kesekian kalinya jangan sampai kali ini tidak ada hasil” ujar Damanhuri dengan nada tegas,
Lanjut Damanhuri , Selama ini sengketa antara PT Hutahaean dengan masyarakat tiga Desa seluas 824.5 Ha tidak menunjukkan iktikad baik dari pihak perusahaan,jadi kami berharap kali ini jangan lagi sempat seperti itu tukas Damanhuri,
Tidak cukup sampai disitu Damanhuri yang juga masyarakat Desa Tingkok, mengancam, jika Masalah dan status kebun tersebut tidak juga dinikmati oleh masyarakat,kami dari masyarakat tiga Desa akan kuasai kebun seluas 824.5 Ha itu,katanya dengan nada sedikit mengancam,
“Ya sejauh ini PT Hutahaean tidak pernah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Rokan Hulu namun terus menerus menggerut kekayaan alam Kabupaten Rokan Hulu,paparnya,
“Seharusnya PT Hutahaean sadar diri kalau mereka itu hanya menumpang di Kampung ini,” tegas wakil ketua RMB Kabupaten Rokan Hulu ini,
Ditempat yang sama, Budiman yang merupakan Anggota DPRD Rokan Hulu dapil II Tambusai dan Tambusai Utara mengatakan keputusan Komisi II DPRD Rohul terdengar tegas dan berpihak kepada masyarakat.
“Kita terus melakukan hearing, masyarakat demo bertahun-tahun tidak ada hasilnya. Saya sebagai wakil rakyat dari sana ,tentu sudah sewajarnya meluapkan emosi, karena kita sudah bosan berurusan dengan pihak perusahaan ini, jelas Budiman.
Budiman juga berharap perusahaan di Kabupaten Rokan Hulu untuk tidak semena-mena di Kabupaten yang berjuluk Negeri Seribu Suluk ini,
"Ini Perusahaan Apa masak ia Tidak ada Sedikitpun membantu Masarakat Desa Tingkok,tambusai timur,lubuk soting terlebih lebih pada situasi Vandemi covid 19 sekarang ini" pungkas Budiman lubis yang di iyakan oleh ketiga kepala desa.
Masih Ditempat Yang sama Ketua komisi ll Akan membentuk Tim Terpadu secepatnya paling Lama empat belas hari terhitung hari ini senen 02/08/2021 serta merekomendasikan pengujuran ulang HGU PT hutahaean melalui satker yaitu BPN Rokan hulu"ucap bung Reza mengahiri. **
Editor : Reza MF
Berita Terkait
Berita Terbaru
Sidang Lapangan PN Bangkinang, Batas Tanah Penggugat Jelas, Tergugat Dinilai Tak Konsisten
- Kampar
- 19 November 2025 19:56 WIB
Ditetapkan Jadi Tersangka, 4 Anggota KPU Karimun Langsung Ditahan
- Karimun
- 19 November 2025 17:50 WIB
Puncak Hari Bhakti KEMENIMIPAS Ke-1, Lapas Bagansiapiapi Gelar Tasyakuran
- Rohil
- 19 November 2025 16:37 WIB
Lapas Bagansiapiapi Gelar Kejuaraan Tenis Meja Tingkat SD Se-Kecamatan Bangko Sambut HUT KEMENIMIPAS
- Rohil
- 19 November 2025 16:34 WIB
Lanal Ranai Bentuk Saka Bahari sebagai Garda Muda Penjaga Kedaulatan Laut
- Natuna
- 19 November 2025 12:43 WIB
Pesan Tegas Menhan di Natuna : Lanud RSA Harus Jadi Posko Depan Pertahanan Negara
- Natuna
- 19 November 2025 10:32 WIB
Asahan Perkuat Komitmen Restorative Justice, Bupati Hadiri Penandatanganan PKS
- Asahan
- 19 November 2025 08:25 WIB
Gerak Cepat PLN Pulihkan Aceh: Transmisi Stabil, Sistem Kembali Normal 100 Persen
- Nasional
- 19 November 2025 08:17 WIB
Sarasehan Pengembangan Perikanan Asahan Bahas Tantangan dan Arah Kebijakan 2025
- Asahan
- 19 November 2025 08:12 WIB
DKP Kepri Gelar Bimtek Sertifikasi Nelayan: 180 Peserta Dibekali Kompetensi dan Keselamatan Melaut
- Tanjungpinang
- 18 November 2025 22:01 WIB
PKK Asahan Gelar Pelatihan Administrasi dan Kelembagaan 2025
- Asahan
- 18 November 2025 20:02 WIB
