1. Home
2. Berita

Warga Tapung Murka Jalan Rusak, F-PDIP DPRD Kampar Desak Pemkab Jangan Lepas Tangan

• Redaksi
• 09 Juli 2026, 07:24:28 WIB

BANGKINANG – Gelombang protes masyarakat atas kerusakan parah jalan di kawasan Tapung Raya terus meluas. Di tengah derasnya kritik di media sosial hingga munculnya gerakan warga, Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) DPRD Kampar mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar agar tidak lepas tangan meski sebagian besar ruas jalan tersebut berstatus jalan provinsi dan nasional.

Sekretaris F-PDIP DPRD Kampar, Azhari Nardi, menyampaikan peringatan tersebut saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kampar, Senin (6/7/2026) sore.

Menurut Azhari, status jalan bukan alasan bagi pemerintah daerah untuk mengabaikan keluhan masyarakat yang setiap hari merasakan dampak kerusakan infrastruktur tersebut.

"Jangan menjadi alasan dan lepas tangan. Bagaimanapun yang tinggal di sana adalah masyarakat Kampar. Tolong dicari solusi jangka pendek maupun jangka panjang," tegasnya.

Ia menilai kondisi jalan di Tapung sudah sangat memprihatinkan sehingga masyarakat tidak bisa terus diminta bersabar menunggu proses perbaikan.

Karena itu, Azhari mendorong Pemkab Kampar segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Kementerian Pekerjaan Umum agar ruas jalan tersebut diusulkan menjadi jalan nasional.

Selain itu, ia meminta pemerintah daerah memperjuangkan masuknya ruas jalan Tapung ke dalam Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah sebagai salah satu skema percepatan pembangunan dan peningkatan konektivitas jalan.

"Hendaknya itu dilakukan tanpa harus menunggu perubahan status jalan menjadi jalan nasional," ujarnya.

Menanggapi masukan tersebut, Bupati Kampar Ahmad Yuzar mengakui bahwa kondisi ruas jalan di Tapung Hulu dan Tapung Hilir yang merupakan jalan provinsi maupun nasional memang banyak mengalami kerusakan.

Ia mengatakan Pemkab Kampar telah berupaya meminta perhatian Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat, termasuk menjalin komunikasi dengan anggota DPR RI agar perbaikan jalan di Tapung Raya menjadi prioritas.

"Kami sudah berupaya meminta bantuan kepada pemerintah pusat, khususnya melalui Komisi V DPR RI, agar perbaikan jalan nasional di Tapung Raya dapat segera direalisasikan. Kami berusaha membangun Kampar secara gotong royong," kata Ahmad Yuzar.

Sementara itu, keresahan masyarakat terus bermunculan di media sosial. Berbagai unggahan berisi keluhan, kritik, hingga hujatan terhadap pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Riau, dan para wakil rakyat ramai mewarnai berbagai platform dalam beberapa pekan terakhir.

Tidak hanya menyampaikan protes secara daring, sejumlah warga juga melakukan aksi simbolis. Di antaranya meletakkan sofa di tengah jalan yang dipenuhi genangan air sebagai bentuk sindiran terhadap kondisi jalan rusak. Warga juga menggalang bantuan berupa kerikil dan pasir untuk menimbun ruas jalan secara swadaya melalui kegiatan gotong royong.

Di media sosial juga beredar ajakan dari Aliansi Masyarakat Tapung Murka untuk menggelar konsolidasi masyarakat yang resah terhadap kerusakan jalan. Selain itu, muncul pula deklarasi pembentukan Front Aksi Jalan Rakyat (FAJAR) yang menyuarakan tuntutan agar pemerintah segera membangun jalan rigid beton di Tapung dan tidak lagi sekadar memberikan janji tanpa realisasi. Hp

Editor : Nurdin Tambunan