1. Home
2. Berita

Anggota DPRD Kampar Rizki Ananda: Driver Ambulans Perlu Insentif Layak dan Perlindungan Hukum

• Redaksi
• 05 Januari 2026, 22:07:30 WIB

BANGKINANG KOTA - Pemerintah Kabupaten Kampar menerima audiensi Pengurus Ikatan Persaudaraan Driver Ambulance Kabupaten Kampar (IPDAKK) di Ruang Rapat Asisten III Kantor Bupati Kampar, Bangkinang Kota, Senin (5/01/2026).

Dalam pertemuan itu, Penasihat IPDAKK Rizki Ananda, yang juga merupakan Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Fraksi Demokrat, menyoroti pentingnya dukungan terstruktur bagi para pengemudi ambulans, terutama dalam aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kepastian insentif.

Rizki menilai, keberadaan driver ambulans merupakan bagian vital dalam rantai pelayanan kesehatan, khususnya saat menangani pasien gawat darurat dari desa ke fasilitas medis lanjutan.

"Driver ambulans bukan hanya bertugas mengemudi, tetapi juga menjadi garda pertama saat pasien dalam kondisi krisis. Mereka harus dibekali kompetensi pertolongan pertama, manajemen gawat darurat, dan jaminan perlindungan hukum. Pemerintah daerah perlu memberi perhatian serius, termasuk memastikan insentif yang layak serta dukungan operasional," ujar Rizki dalam forum tersebut.

Ia juga mendorong agar IPDAKK mendapat fasilitasi pelatihan rutin berbasis standar nasional, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan OPD terkait lainnya.

"Pelatihan harus menjadi agenda berkelanjutan. Kami di DPRD, siap mengawal aspirasi ini agar masuk dalam skema kebijakan daerah," tambahnya.

Audiensi itu dihadiri oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Syahrizal yang mewakili Bupati Kampar, Kepala Dinas Perhubungan Aidil, Kepala Dinas Kesehatan Asmara Fitra Abadi, Ketua IPDAKK Munasri, serta puluhan anggota organisasi tersebut.

Dalam kesempatan itu, Syahrizal menyampaikan apresiasi atas dedikasi para driver ambulans yang bekerja tanpa mengenal waktu demi pelayanan kemanusiaan. Ia menyatakan bahwa pemerintah akan mengkaji aspirasi terkait kepastian insentif, pelatihan, dan bantuan operasional.

Syahrizal juga menyarankan IPDAKK menyusun draf usulan kebijakan untuk menjadi dasar pembahasan lanjutan bersama instansi terkait dan desa.

Sementara itu, Ketua IPDAKK Munasri menyebut, saat ini organisasi tersebut memiliki 40 anggota yang berasal dari desa, rumah sakit, serta relawan independen. Ia mengakui, meski bekerja dengan semangat kemanusiaan, para driver masih menghadapi berbagai keterbatasan di lapangan.

"Pengakuan formal, pelatihan rutin, dan dukungan operasional sangat kami butuhkan. Ini akan memperkuat layanan darurat di tingkat desa," kata Munasri.

Pertemuan itu ditutup dengan komitmen untuk menjadwalkan rapat lanjutan bersama OPD, desa, dan pemangku kepentingan lainnya guna membahas mekanisme dukungan yang lebih terstruktur bagi IPDAKK. Adv

Editor : Herdi Pasai