1. Home
2. Berita

Kecaman terhadap Wabup Kampar Meluas, LBH PKM: Luapan Emosi Misharti Cederai Hak Warga

• Redaksi
• 22 September 2026, 21:21:09 WIB

BANGKINANG– Sikap Wakil Bupati Kampar Hj. Misharti yang mendatangi Kelas Jauh SDN 007 Tapung dan menegur guru honorer yang sebelumnya memviralkan kondisi sekolah tersebut terus menuai sorotan.

Hingga Senin (21/9/2026), kritik tidak hanya datang dari masyarakat dan tokoh masyarakat, tetapi juga dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Potret Keadilan Masyarakat (PKM) serta Ikatan Keluarga Sungai Tapung (IKST).

Ketua LBH PKM Zulkifli, SH., MH., dalam rilis yang diterima wartawan, menyoroti sikap dan pernyataan Misharti sebagai pejabat publik saat mengunjungi sekolah jarak jauh SDN 007 Sungai Agung, Kecamatan Tapung, Kampar, Kamis (17/9/2026).

Menurut Zulkifli, sikap pejabat yang marah di hadapan guru, wali peserta didik dan masyarakat dinilai tidak mencerminkan etika birokrasi dan asas pelayanan publik.

"Misharti itu kan Wakil Bupati, seharusnya tidak seperti itu pernyataannya. Apalagi dia sempat marah di depan guru honor, wali peserta didik serta masyarakat di situ. Kalau saya lihat sudah berpotensi menjadi ancaman, kendati alih-alih tidak tahu ada lokal atau bangunan sekolah dari sekolah induknya," ujar Zulkifli.

Ia juga mempertanyakan apakah pemerintah daerah tidak mengetahui kondisi sekolah yang disebut telah bertahun-tahun membutuhkan perhatian.

Menurutnya, pejabat publik semestinya mengedepankan kepedulian, pelayanan, kejujuran, amanah dan sikap rendah hati dalam merespons persoalan masyarakat.

"Jadi kalau saya lihat Wakil Bupati ini diduga diskriminatif dan tidak memberikan pelayanan, tapi justru mengintimidasi masyarakat. Tidak mungkin pemerintah, dalam hal ini Wakil Bupati, tidak tahu kondisi masyarakatnya seperti bangunan sekolah yang sudah tidak layak huni serta guru honor yang mengajar bertahun-tahun belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)," katanya.

Sorotan terhadap Misharti juga berkembang di tengah masyarakat setelah video kunjungannya ke Kelas Jauh SDN 007 Tapung beredar luas.

Sekolah tersebut diketahui memiliki kondisi bangunan sederhana, antara lain berdinding triplek dan belum memiliki plafon yang layak. Guru honorer Rohmawati sebelumnya memperlihatkan kondisi tersebut melalui video yang kemudian menjadi perhatian publik.

Di media sosial, muncul beragam tanggapan. Sebagian masyarakat dan tokoh masyarakat mengkritik sikap Misharti terhadap guru tersebut. Namun, terdapat pula netizen yang membela Wakil Bupati Kampar dan mempertanyakan mengapa kondisi sekolah yang disebut telah berdiri selama 22 tahun baru menjadi perhatian publik ketika pemerintahan Ahmad Yuzar-Misharti memasuki tahun kedua.

Sejumlah netizen juga menyoroti video klarifikasi yang kemudian dibuat Rohmawati. Mereka mempertanyakan alasan guru tersebut harus membuat video klarifikasi setelah persoalan kondisi sekolah menjadi viral.

Sebagian pihak menilai Rohmawati tidak seharusnya diposisikan untuk melakukan klarifikasi karena apa yang disampaikannya merupakan kondisi yang terjadi di sekolah dan diharapkan dapat mendorong perhatian pemerintah daerah.

Dalam video sebelumnya, Rohmawati mengaku telah beberapa kali mengajukan proposal perbaikan sekolah agar kondisi bangunan menjadi lebih layak bagi peserta didik. Namun, menurut pengakuannya, sejumlah usulan tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. Bahkan, sebagian proposal yang diajukan kepada perusahaan di sekitar lokasi sekolah disebut dikembalikan.

Sorotan juga diarahkan kepada posisi Misharti sebagai Ketua Pengurus Cabang Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kampar. Sejumlah pihak menilai posisi tersebut seharusnya membuat Misharti memberikan perhatian dan perlindungan kepada para guru.

Misharti sebelumnya juga sempat mendapat sorotan terkait posisinya di PGRI Kampar. Persoalan tersebut berkaitan dengan statusnya yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kampar dan ketentuan dalam AD/ART PGRI mengenai keterlibatan pengurus dalam partai politik.

Di tempat terpisah, Ketua Ikatan Keluarga Sungai Tapung (IKST) Rais Hasan Piliang Datuk Bagindo Mudo turut menyampaikan kritik. Rais yang juga berprofesi sebagai pengacara menilai pemerintah tidak semestinya mempersoalkan pihak yang menyampaikan kondisi sekolah kepada publik.

"Kalau Wabup Kampar tidak mau disalahkan, jangan jadi pemerintah daerah atau pemimpin di daerah. Jadi saja rakyat yang menjadi bajakan kesalahan pemerintah," tegas Rais.

Ia menilai kondisi sekolah yang telah berlangsung selama puluhan tahun merupakan persoalan struktural yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Ini murni kesalahan pemerintah. Secara struktural sudah berpuluh-puluh tahun keberadaan sekolah tersebut tidak tersentuh pembangunan yang layak. Setelah diketahui umum malah disalahkan orang yang memberi informasi tentang itu. Ini tidak fair," katanya.

Menurut IKST, narasi yang muncul dalam video kunjungan tersebut juga dapat dipersepsikan sebagai tekanan terhadap guru maupun masyarakat setelah persoalan kondisi sekolah menjadi viral.

IKST berpandangan, ketika seorang guru memperlihatkan kondisi ruang kelas yang memang membutuhkan perhatian, respons pemerintah semestinya dimulai dengan datang ke lokasi, melihat kondisi secara langsung, mendengar keterangan pihak sekolah dan masyarakat, memastikan keselamatan peserta didik, kemudian menyelesaikan persoalan.

"Bukan membangun suasana seolah-olah guru harus mempertanggungjawabkan mengapa kondisi tersebut diketahui masyarakat," ujar Rais.

Ia menegaskan, kritik terhadap fasilitas pendidikan merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan sepanjang disampaikan berdasarkan fakta dan tidak mengandung fitnah.

"Karena itu, viral bukanlah persoalan utama," pungkasnya.

Terkait berbagai sorotan tersebut, wartawan telah melayangkan permintaan konfirmasi kepada Wakil Bupati Kampar Hj. Misharti pada Senin (21/9/2026) pagi.

Sehari sebelumnya, wartawan di Kabupaten Kampar juga telah menyampaikan permintaan konfirmasi kepada Misharti melalui ajudannya, Zulkifli, di Gedung DPRD Kabupaten Kampar.

Namun, hingga berita ini dikirim ke redaksi, permintaan konfirmasi tersebut belum mendapat tanggapan dari Wakil Bupati Kampar.

Sementara itu, dalam video yang beredar, Misharti menyampaikan penyesalannya atas viralnya kondisi Kelas Jauh SDN 007 tersebut. Ia mempertanyakan mengapa kondisi sekolah yang disebut telah berdiri selama 22 tahun baru menjadi perhatian publik ketika Ahmad Yuzar dan dirinya memimpin Kabupaten Kampar memasuki tahun kedua.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Helmi, Rabu (16/9/2026), mengatakan pihaknya telah menurunkan konsultan untuk melihat kondisi sekolah tersebut.

Helmi juga menyebutkan bahwa penanganan sekolah itu akan dilakukan melalui APBD Perubahan 2026. Menurutnya, lokasi Kelas Jauh SDN 007 cukup jauh dari sekolah induk, yakni sekitar 17 kilometer dan berada di tengah kawasan perkebunan sawit. Pasai

Editor : Reza MF