KOPTAN SS Desa Batas Tambusai Akan Laporkan Langsung Ke Presiden Terkait Pola Mitra Dengan PT. SSL
Rokan Hulu, Resonansi.Co...Ketua Koperasi Tani Sialang Sakti (KOPTAN SS) Desa Batas Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Riau Mintareja S.Fhil menyambut baik rencana kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Provinsi Riau pada 19 Mei 2021 besok yang akan melakukan peninjauan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Pekanbaru dan meninjau pembangunan Jalan Tol Pekanbaru Kampar di Provinnsi Riau.
Dalam pemaparannya pihaknya akan mengadukan langsung kepada Presiden Jokowi, meski secara tertulis juga sudah dikirim terkait permasalahan pembagian Pola Mitra Hutan Tanaman Industri (HTI) yang tak kunjung selesai, kata Mintareja,
"Kedatangan Presiden Jokowi ke Kampar akan menjadi berkah bagi masyarakat Riau khususnya kami dari Koperasi Tani Sialang Sakti Desa Batas Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Riau, karena akan banyak persoalan yang akan kami sampaikan terkait konflik Pola Mitra Dengan PT. Sumatera Sylva Lestari (SSL),
Lanjut Mintareja lagi, Persoalan Pola Mitra antara KOPTAN Sialang Sakti dengan PT SSL ini sudah bertahun-tahun dan sudah dua kali di lakukan Hearing di Lembaga DPRD dan sudah ditindaklanjuti dengan pengukuran ulang lahan, Namun Pembagian Pola Mitra juga tak kunjung selesai,
Malah Kata Mintareja lagi, Pihak PT SSL melalui Humas PT SSL Hermansyah Hutagalung sudah memberikan jawaban atas permintaan pihak KOPTAN SS terkait perhitungan Pola Mitra Dengan jawaban "Tidak bisa memenuhi Pola Pembagian dan Perhitungan yang di ajukan Pihak Masyarakat" sebut Ketua KOPTAN SS, yang dijumpai dirumahnya Jalan Gaharu Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah,Selasa (18/05),
Akibat persoalan yang menahun itu, kata Amin panggilan akrabnya, menyebabkan kemiskinan secara massif terhadap tatanan kehidupan Masyarakat khususnya Anggota KOPTAN Sialang Sakti Desa Batas Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Riau, sebab Perjanjian Pola Mitra yang tak kunjung dapat titik temu, paparnya,
Termasuk tanah hutan adat bahkan hutan lindung milik negara juga dihancurkan oleh PT SSL, otomatis hal itu kata Amin selain menyebabkan kemiskinan ditingkat rakyat juga menjadi sumber bencana di Provinsi Riau.
"Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), banjir bandang serta merusak pertanian rakyat serta merusak habitat hewan yang dilindungi negara " tegas Mintareja lagi.
"Meskipun sebelumnya kita sudah layangkan Surat ke Presiden Jokowi namun kita besok akan sampaikan secara langsung ,agar permasalahan ini bisa selesai secepatnya dan masyarakat bisa terbantu dalam meningkatkan mutu ekonominya,"harap Mintareja.
Din.
Editor : Herdi Pasai
Berita Terkait
Berita Terbaru
Sidang Lapangan PN Bangkinang, Batas Tanah Penggugat Jelas, Tergugat Dinilai Tak Konsisten
- Kampar
- 19 November 2025 19:56 WIB
Ditetapkan Jadi Tersangka, 4 Anggota KPU Karimun Langsung Ditahan
- Karimun
- 19 November 2025 17:50 WIB
Puncak Hari Bhakti KEMENIMIPAS Ke-1, Lapas Bagansiapiapi Gelar Tasyakuran
- Rohil
- 19 November 2025 16:37 WIB
Lapas Bagansiapiapi Gelar Kejuaraan Tenis Meja Tingkat SD Se-Kecamatan Bangko Sambut HUT KEMENIMIPAS
- Rohil
- 19 November 2025 16:34 WIB
Lanal Ranai Bentuk Saka Bahari sebagai Garda Muda Penjaga Kedaulatan Laut
- Natuna
- 19 November 2025 12:43 WIB
Pesan Tegas Menhan di Natuna : Lanud RSA Harus Jadi Posko Depan Pertahanan Negara
- Natuna
- 19 November 2025 10:32 WIB
Asahan Perkuat Komitmen Restorative Justice, Bupati Hadiri Penandatanganan PKS
- Asahan
- 19 November 2025 08:25 WIB
Gerak Cepat PLN Pulihkan Aceh: Transmisi Stabil, Sistem Kembali Normal 100 Persen
- Nasional
- 19 November 2025 08:17 WIB
Sarasehan Pengembangan Perikanan Asahan Bahas Tantangan dan Arah Kebijakan 2025
- Asahan
- 19 November 2025 08:12 WIB
DKP Kepri Gelar Bimtek Sertifikasi Nelayan: 180 Peserta Dibekali Kompetensi dan Keselamatan Melaut
- Tanjungpinang
- 18 November 2025 22:01 WIB
PKK Asahan Gelar Pelatihan Administrasi dan Kelembagaan 2025
- Asahan
- 18 November 2025 20:02 WIB
