1. Home
2. Berita

KOPTAN SS Desa Batas Tambusai Akan Laporkan Langsung Ke Presiden Terkait Pola Mitra Dengan PT. SSL

• Redaksi
• 18 Mei 2021, 14:24:03 WIB

Rokan Hulu, Resonansi.Co...Ketua Koperasi Tani Sialang Sakti (KOPTAN SS) Desa Batas Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Riau Mintareja S.Fhil menyambut baik rencana kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Provinsi Riau pada 19 Mei 2021 besok yang akan melakukan peninjauan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Pekanbaru dan meninjau pembangunan Jalan Tol Pekanbaru Kampar di Provinnsi Riau.
 
Dalam pemaparannya pihaknya akan mengadukan langsung kepada Presiden Jokowi, meski secara tertulis juga sudah dikirim terkait permasalahan pembagian  Pola Mitra Hutan Tanaman Industri (HTI) yang tak kunjung selesai, kata Mintareja,

"Kedatangan Presiden Jokowi ke Kampar akan menjadi berkah bagi masyarakat Riau khususnya kami dari Koperasi Tani Sialang Sakti Desa Batas Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Riau, karena akan banyak persoalan yang akan kami sampaikan terkait konflik Pola Mitra Dengan PT. Sumatera Sylva Lestari (SSL),

Lanjut Mintareja lagi, Persoalan Pola Mitra antara KOPTAN Sialang Sakti dengan PT SSL ini sudah bertahun-tahun dan sudah dua kali di lakukan Hearing di Lembaga DPRD dan sudah ditindaklanjuti dengan pengukuran ulang lahan, Namun Pembagian Pola Mitra juga tak kunjung selesai,

Malah Kata Mintareja lagi, Pihak PT SSL melalui Humas PT SSL Hermansyah Hutagalung sudah memberikan jawaban atas permintaan pihak KOPTAN SS terkait perhitungan Pola Mitra Dengan jawaban "Tidak bisa memenuhi Pola Pembagian dan Perhitungan yang di ajukan Pihak Masyarakat" sebut Ketua KOPTAN SS, yang dijumpai dirumahnya Jalan Gaharu Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah,Selasa (18/05),

Akibat persoalan yang menahun itu, kata Amin panggilan akrabnya, menyebabkan kemiskinan secara massif terhadap tatanan kehidupan Masyarakat khususnya Anggota KOPTAN Sialang Sakti Desa Batas Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Riau, sebab Perjanjian Pola Mitra yang tak kunjung dapat titik temu, paparnya,

Termasuk tanah hutan adat bahkan hutan lindung milik negara juga dihancurkan oleh PT SSL, otomatis hal itu kata Amin selain menyebabkan kemiskinan ditingkat rakyat juga menjadi sumber bencana di Provinsi Riau.

"Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), banjir bandang serta merusak pertanian rakyat serta merusak habitat hewan yang dilindungi negara " tegas Mintareja lagi.

"Meskipun sebelumnya kita sudah layangkan Surat ke Presiden Jokowi namun kita besok akan sampaikan secara langsung ,agar permasalahan ini bisa selesai secepatnya dan masyarakat bisa terbantu dalam meningkatkan mutu ekonominya,"harap Mintareja.
Din.

Editor : Herdi Pasai