KOPTAN SS Desa Batas Tambusai Akan Laporkan Langsung Ke Presiden Terkait Pola Mitra Dengan PT. SSL
Rokan Hulu, Resonansi.Co...Ketua Koperasi Tani Sialang Sakti (KOPTAN SS) Desa Batas Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Riau Mintareja S.Fhil menyambut baik rencana kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Provinsi Riau pada 19 Mei 2021 besok yang akan melakukan peninjauan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Pekanbaru dan meninjau pembangunan Jalan Tol Pekanbaru Kampar di Provinnsi Riau.
Dalam pemaparannya pihaknya akan mengadukan langsung kepada Presiden Jokowi, meski secara tertulis juga sudah dikirim terkait permasalahan pembagian Pola Mitra Hutan Tanaman Industri (HTI) yang tak kunjung selesai, kata Mintareja,
"Kedatangan Presiden Jokowi ke Kampar akan menjadi berkah bagi masyarakat Riau khususnya kami dari Koperasi Tani Sialang Sakti Desa Batas Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Riau, karena akan banyak persoalan yang akan kami sampaikan terkait konflik Pola Mitra Dengan PT. Sumatera Sylva Lestari (SSL),
Lanjut Mintareja lagi, Persoalan Pola Mitra antara KOPTAN Sialang Sakti dengan PT SSL ini sudah bertahun-tahun dan sudah dua kali di lakukan Hearing di Lembaga DPRD dan sudah ditindaklanjuti dengan pengukuran ulang lahan, Namun Pembagian Pola Mitra juga tak kunjung selesai,
Malah Kata Mintareja lagi, Pihak PT SSL melalui Humas PT SSL Hermansyah Hutagalung sudah memberikan jawaban atas permintaan pihak KOPTAN SS terkait perhitungan Pola Mitra Dengan jawaban "Tidak bisa memenuhi Pola Pembagian dan Perhitungan yang di ajukan Pihak Masyarakat" sebut Ketua KOPTAN SS, yang dijumpai dirumahnya Jalan Gaharu Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah,Selasa (18/05),
Akibat persoalan yang menahun itu, kata Amin panggilan akrabnya, menyebabkan kemiskinan secara massif terhadap tatanan kehidupan Masyarakat khususnya Anggota KOPTAN Sialang Sakti Desa Batas Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Riau, sebab Perjanjian Pola Mitra yang tak kunjung dapat titik temu, paparnya,
Termasuk tanah hutan adat bahkan hutan lindung milik negara juga dihancurkan oleh PT SSL, otomatis hal itu kata Amin selain menyebabkan kemiskinan ditingkat rakyat juga menjadi sumber bencana di Provinsi Riau.
"Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), banjir bandang serta merusak pertanian rakyat serta merusak habitat hewan yang dilindungi negara " tegas Mintareja lagi.
"Meskipun sebelumnya kita sudah layangkan Surat ke Presiden Jokowi namun kita besok akan sampaikan secara langsung ,agar permasalahan ini bisa selesai secepatnya dan masyarakat bisa terbantu dalam meningkatkan mutu ekonominya,"harap Mintareja.
Din.
Editor : Herdi Pasai
Berita Terkait
Berita Terbaru
Wabup Karimun Rocky Marciano Bawole Hadiri Konfercab IV GP Ansor
- Karimun
- 20 April 2026 06:35 WIB
Kuasa Hukum Layangkan Surat ke Polda Riau, Minta Kasus Pembunuhan Kembali di Ungkap
- Kampar
- 19 April 2026 18:06 WIB
Perkuat Tulang Punggung Listrik Riau, PLN Lakukan Final Check Relokasi Tower SUTT 150 kV
- Nasional
- 18 April 2026 19:23 WIB
Kasusnya Dinyatakan SP2Lid, Ahmad Iskandar Tanjung Akan Laporkan Balik Pelapornya ke Polda Kepri
- Karimun
- 17 April 2026 22:28 WIB
Bukan Sekadar Urus Gizi, Mitra SPPG se-Inhil Turun Tangan Ringankan Luka Korban Kebakaran di Pulau Kijang
- Inhil
- 17 April 2026 16:24 WIB
Hendri Kampay Apresiasi Komisi III DPRD Kampar, Konflik Warga- Perusahaan di Kemang Indah Berakhir Damai
- Kampar
- 17 April 2026 13:15 WIB
STY FEST Sekolah Santo Yusup Karimun Meriah
- Karimun
- 17 April 2026 13:12 WIB
Polres Inhil Amankan Pengedar Sabu dan Ekstasi di Keritang
- Inhil
- 17 April 2026 12:51 WIB
Gercep, Pemprov Riau: Perbaikan Jalan Minas-Tualang Segera Dimulai
- Riau
- 17 April 2026 11:41 WIB
Warga Siak Korban Penipuan Kerja Akhirnya Dimakamkan di Kamboja
- Riau
- 17 April 2026 11:38 WIB
Pansus II DPRD Kampar Soroti LKPJ 2025, Rinaldo: Efisiensi Harus Tetap Pro Rakyat
- Kampar
- 17 April 2026 11:14 WIB
