1. Home
2. Berita

PKS Riau Dorong DPRD Bantu Pemda Genjot PAD di Tengah Pemangkasan Dana Pusat

• Redaksi
• 15 Mei 2026, 17:07:08 WIB

PEKANBARU – Anggota DPRD Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se-Riau diminta aktif membantu pemerintah daerah menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kondisi keuangan daerah yang terdampak pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.

Instruksi tersebut disampaikan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Provinsi Riau, Ahmad Tarmizi, kepada seluruh anggota DPRD Fraksi PKS di kabupaten/kota maupun Provinsi Riau.

Menurut Ahmad Tarmizi, saat ini kondisi fiskal pemerintah daerah sedang menghadapi tekanan akibat berkurangnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk Provinsi Riau. Kondisi itu dinilai berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

“Saya selaku Ketua DPW PKS Riau, saat rapat koordinasi anggota DPRD PKS se-Riau beberapa waktu lalu, telah meminta secara resmi kepada seluruh anggota DPRD Fraksi PKS agar berperan aktif membantu Pemda menggali potensi daerah untuk menggenjot PAD, baik melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPRD maupun melalui langkah-langkah lain yang sah,” ujar Ahmad Tarmizi yang juga Wakil Ketua DPRD Riau, Jumat (15/5/2026).

Ia menjelaskan, DPRD Provinsi Riau telah memulai langkah konkret melalui pembentukan Panitia Khusus Optimalisasi Pendapatan Daerah (Pansus OPD) yang diketuai Abdullah.

“Alhamdulillah DPRD Provinsi Riau sudah memulai langkah tersebut dengan pembentukan Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah. Sejauh ini menunjukkan hasil positif dan mendapatkan dukungan penuh dari Gubernur Riau serta berbagai pihak,” katanya.

Ahmad Tarmizi menilai Riau tidak bisa terus bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Ketergantungan tersebut membuat ruang fiskal daerah menjadi terbatas dan rentan terhadap perubahan kebijakan nasional.

Karena itu, menurutnya, Pemerintah Daerah bersama DPRD perlu membangun kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan seluruh potensi daerah, mulai dari sektor pajak, retribusi, dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga sumber pendapatan sah lainnya.

“Kami di PKS yang memiliki perwakilan di DPRD merasa bertanggung jawab dan terpanggil untuk berkolaborasi membantu Pemda mewujudkan kemandirian fiskal tersebut. Sehingga pembangunan di Riau bisa terus berjalan dan perekonomian masyarakat dapat tumbuh,” tutupnya. Indra

Editor : Herdi Pasai