PLN UIP3B Sumatera Tandatangani Kerja Sama Strategis dengan Kejaksaan Tinggi untuk Penguatan Tata Kelola Kelistrikan
Pekanbaru - PLN Unit Induk Penyaluran dan Pengatur Beban (UIP3B) Sumatera menegaskan komitmen terhadap tata kelola kelistrikan yang bersih dan berkeadilan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi di seluruh wilayah kerja PLN UIP3B Sumatera, dari Aceh hingga Lampung.
Penandatanganan ini merupakan bagian dari rangkaian kerja sama nasional antara PLN dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dilakukan secara serentak dan hybrid oleh seluruh unit PLN di Indonesia dalam mendukung pelaksanaan RUPTL 2025-2034 di Pekanbaru, Senin (14/7).
Di wilayah Riau, penandatanganan dilakukan langsung oleh General Manager PLN UIP3B Sumatera, Amiruddin, dan General Manager PLN UIP Sumbagteng, Hendro Prasetyawan, bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Akmal Abbas, S.H., M.H., dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Dr. Hermon Dekristo, S.H., M.H.
Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat aspek pendampingan hukum dalam setiap tahapan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur kelistrikan yang dijalankan oleh PLN, mulai dari perencanaan hingga operasional di lapangan.
"Kolaborasi ini menjadi pondasi penting bagi kami dalam mengawal pembangunan infrastruktur kelistrikan yang tidak hanya andal dari sisi teknis, tetapi juga kuat dari sisi hukum dan tata kelola. Ini adalah bentuk kehadiran negara melalui sinergi dua institusi untuk melayani masyarakat secara optimal," ujar Amiruddin, General Manager PLN UIP3B Sumatera.
Amiruddin juga menambahkan bahwa pendampingan hukum dari Kejaksaan akan semakin memperkuat langkah PLN dalam menyukseskan agenda transisi energi dan pemerataan akses listrik nasional, khususnya di Pulau Sumatera.
Kerja sama ini meliputi aspek bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lain dalam rangka mendukung percepatan pembangunan ketenagalistrikan yang tertib administrasi, minim risiko hukum, dan tepat sasaran.
PLN UIP3B Sumatera terus mendorong sinergi strategis dengan seluruh stakeholder, termasuk institusi penegak hukum, guna memastikan pembangunan dan pengelolaan kelistrikan berjalan sesuai prinsip good corporate governance (GCG) dan mendukung terciptanya sistem kelistrikan yang aman, andal, dan berkelanjutan. Adv
Editor : Nurdin Tambunan
Berita Terkait
Berita Terbaru
Pemkab Meranti Klarifikasi Soal Putusan Banding: Tidak Ada Pihak yang Dimenangkan
- Meranti
- 19 Oktober 2025 17:53 WIB
Dani Nursalam Pimpin LKP DPW PKB Riau, Abdul Wahid Berpesan Kader Harus Jadi Penjaga Ideologi dan Aspirasi Masyarakat
- Riau
- 19 Oktober 2025 13:12 WIB
Pramuka Kecamatan Pelangiran Beraksi, Tanam Pohon dan Bangun Karakter
- Inhil
- 19 Oktober 2025 10:08 WIB
Tokoh Masyarakat Kampar Imbau Bupati dan Sekda Redam Perseteruan, Jaga Kondusivitas Daerah
- Kampar
- 18 Oktober 2025 20:40 WIB
PSBD ke-6, Wakil Bupati Asahan Hadiri dan Dukung Pelestarian Budaya Batak Toba
- Asahan
- 18 Oktober 2025 19:53 WIB
Semarak PSBD ke-6, Etnis Karo Tampilkan Pesona Budaya yang Memukau
- Asahan
- 18 Oktober 2025 19:50 WIB
Evaluasi APBD- P 2025: 12 Daerah Selesai, Pekan Depan Paling Lambat
- Riau
- 18 Oktober 2025 13:50 WIB
Peringati HUT ke 61, DPD Partai Golkar Karimun Bagikan Ribuan Paket Sembako
- Karimun
- 18 Oktober 2025 13:32 WIB
Rohul Catat Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Riau, Bukti Kepemimpinan Visioner Bupati Anton dan Wabup Syafaruddin Poti
- Rohul
- 18 Oktober 2025 13:20 WIB
Wabup Jhoni Charles Tutup Resmi Pertemuan Khalifah se-Rokan Hilir
- Rohil
- 18 Oktober 2025 10:23 WIB
Bupati Natuna Dukung Pembangunan Koperasi Merah Putih, Dorong Penguatan Ekonomi Desa
- Natuna
- 18 Oktober 2025 10:12 WIB
