PLN UIP3B Sumatera Tandatangani Kerja Sama Strategis dengan Kejaksaan Tinggi untuk Penguatan Tata Kelola Kelistrikan
Pekanbaru - PLN Unit Induk Penyaluran dan Pengatur Beban (UIP3B) Sumatera menegaskan komitmen terhadap tata kelola kelistrikan yang bersih dan berkeadilan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi di seluruh wilayah kerja PLN UIP3B Sumatera, dari Aceh hingga Lampung.
Penandatanganan ini merupakan bagian dari rangkaian kerja sama nasional antara PLN dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dilakukan secara serentak dan hybrid oleh seluruh unit PLN di Indonesia dalam mendukung pelaksanaan RUPTL 2025-2034 di Pekanbaru, Senin (14/7).
Di wilayah Riau, penandatanganan dilakukan langsung oleh General Manager PLN UIP3B Sumatera, Amiruddin, dan General Manager PLN UIP Sumbagteng, Hendro Prasetyawan, bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Akmal Abbas, S.H., M.H., dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Dr. Hermon Dekristo, S.H., M.H.
Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat aspek pendampingan hukum dalam setiap tahapan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur kelistrikan yang dijalankan oleh PLN, mulai dari perencanaan hingga operasional di lapangan.
"Kolaborasi ini menjadi pondasi penting bagi kami dalam mengawal pembangunan infrastruktur kelistrikan yang tidak hanya andal dari sisi teknis, tetapi juga kuat dari sisi hukum dan tata kelola. Ini adalah bentuk kehadiran negara melalui sinergi dua institusi untuk melayani masyarakat secara optimal," ujar Amiruddin, General Manager PLN UIP3B Sumatera.
Amiruddin juga menambahkan bahwa pendampingan hukum dari Kejaksaan akan semakin memperkuat langkah PLN dalam menyukseskan agenda transisi energi dan pemerataan akses listrik nasional, khususnya di Pulau Sumatera.
Kerja sama ini meliputi aspek bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lain dalam rangka mendukung percepatan pembangunan ketenagalistrikan yang tertib administrasi, minim risiko hukum, dan tepat sasaran.
PLN UIP3B Sumatera terus mendorong sinergi strategis dengan seluruh stakeholder, termasuk institusi penegak hukum, guna memastikan pembangunan dan pengelolaan kelistrikan berjalan sesuai prinsip good corporate governance (GCG) dan mendukung terciptanya sistem kelistrikan yang aman, andal, dan berkelanjutan. Adv
Editor : Nurdin Tambunan
Berita Terkait
Berita Terbaru
Sambut Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-62, Lapas Tembilahan Gelar Donor Darah Bersama
- Inhil
- 20 April 2026 12:00 WIB
Polres Inhil Ungkap Kasus Peredaran Sabu di Batang Tuaka, Satu Pengedar Diamankan
- Inhil
- 20 April 2026 11:27 WIB
Polres Inhil Ungkap Kasus Peredaran Sabu, Seorang Pengedar Diamankan di Tembilahan
- Inhil
- 20 April 2026 11:16 WIB
Polsek Kempas Ungkap Kasus Narkotika di Desa Danau Pulai Indah, Satu Pelaku Diamankan
- Inhil
- 20 April 2026 11:03 WIB
KSPSI Niba Resmi Tunjuk Ketua PC Julfi Hendra Masa Bhakti 2025-2030, Ini Strukturnya
- Inhu
- 20 April 2026 10:34 WIB
JCH Kampar Siap Menuju Tanah Haram, Pengumpulan Koper Kloter 05 Segera Digelar
- Kampar
- 20 April 2026 09:05 WIB
Wabup Karimun Rocky Marciano Bawole Hadiri Konfercab IV GP Ansor
- Karimun
- 20 April 2026 06:35 WIB
Kuasa Hukum Layangkan Surat ke Polda Riau, Minta Kasus Pembunuhan Kembali di Ungkap
- Kampar
- 19 April 2026 18:06 WIB
Perkuat Tulang Punggung Listrik Riau, PLN Lakukan Final Check Relokasi Tower SUTT 150 kV
- Nasional
- 18 April 2026 19:23 WIB
Kasusnya Dinyatakan SP2Lid, Ahmad Iskandar Tanjung Akan Laporkan Balik Pelapornya ke Polda Kepri
- Karimun
- 17 April 2026 22:28 WIB
Bukan Sekadar Urus Gizi, Mitra SPPG se-Inhil Turun Tangan Ringankan Luka Korban Kebakaran di Pulau Kijang
- Inhil
- 17 April 2026 16:24 WIB
