Realisasi Pendapatan Kampar Baru 39,54 Persen, Pemkab Pacu PAD untuk Perkuat Kemandirian Fiskal

BANGKINANG – Pemerintah Kabupaten Kampar terus berupaya mempercepat realisasi pendapatan daerah tahun 2026 guna mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Hingga 30 Mei 2026, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1,02 triliun atau 39,54 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp2,59 triliun.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan mencapai Rp499,9 miliar baru terealisasi Rp165,1 miliar atau 33,01 persen. Capaian tersebut berasal dari berbagai sumber, antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, serta dana transfer.

Data tersebut terungkap dalam Rapat Peningkatan Penerimaan PAD Tahun Anggaran 2026 yang dipimpin Bupati Kampar Ahmad Yuzar di Kantor Bupati Kampar, Kamis (4/6/2026). Rapat dihadiri Wakil Bupati Kampar Misharti, Penjabat Sekretaris Daerah Ardi Mardiansyah, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat se-Kabupaten Kampar.

Dalam arahannya, Bupati Ahmad Yuzar menegaskan bahwa optimalisasi pendapatan daerah menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan.

“PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Kita tidak bisa terus bergantung pada dana transfer pusat. Kampar memiliki potensi besar dari sektor pajak, retribusi, dan pengelolaan aset daerah yang harus dimaksimalkan,” ujarnya.

Menurut Yuzar, percepatan penerimaan PAD memerlukan sinergi antarlembaga dan inovasi dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan. Ia meminta seluruh OPD untuk memperkuat koordinasi, mengintegrasikan data, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan wajib pajak.

"Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. OPD yang mengurus perizinan dan OPD penghasil harus saling terbuka dan mengintegrasikan datanya. Jangan sampai masyarakat yang ingin memenuhi kewajibannya justru dipersulit oleh birokrasi," tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Pemkab Kampar membahas sejumlah strategi untuk mempercepat peningkatan PAD, mulai dari digitalisasi sistem pemungutan pajak daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak, peningkatan pengawasan, hingga optimalisasi kinerja petugas pemungut pajak di lapangan.

Pemerintah daerah juga berencana melakukan evaluasi realisasi pendapatan secara berkala per triwulan serta membentuk satuan tugas khusus guna memastikan target pendapatan dapat tercapai tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.

Wakil Bupati Kampar Misharti turut menekankan pentingnya terobosan dan inovasi dalam menggali potensi pendapatan daerah. Menurutnya, seluruh OPD harus mampu memanfaatkan teknologi dan menutup berbagai celah kebocoran penerimaan daerah.

“Saya minta seluruh kepala OPD tidak lagi bekerja dengan cara-cara biasa. Ciptakan terobosan baru, manfaatkan teknologi, dan tutup semua celah kebocoran. Kemandirian fiskal Kampar tahun 2026 ada di tangan saudara-saudara sekalian,” ujarnya.

Dengan realisasi yang masih berada di bawah 40 persen hingga akhir Mei, Pemerintah Kabupaten Kampar kini berpacu mengejar target pendapatan daerah sebesar Rp2,59 triliun sebagai fondasi pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sepanjang tahun 2026.

(REZA)