1. Home
2. Berita

Realisasi Pendapatan Daerah Riau Capai Rp12,18 Triliun, PAD Tumbuh 31,9 Persen

• Redaksi
• 31 Juli 2026, 08:49:36 WIB

PEKANBARU – Kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Riau hingga Juni 2026 menunjukkan perkembangan yang positif. Realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp12,18 triliun atau 37,41 persen dari target APBD 2026, dengan pertumbuhan 2,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Adnan Wimbyarto, mengatakan capaian tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika global, termasuk meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang memengaruhi stabilitas pasokan energi dan harga minyak dunia.

Meski demikian, perekonomian Indonesia, khususnya di Provinsi Riau, tetap menunjukkan resiliensi yang baik. Permintaan domestik terjaga, inflasi relatif terkendali, sektor keuangan stabil, serta APBN tetap berfungsi sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas ekonomi.

"Pada Triwulan I Tahun 2026, ekonomi Riau tumbuh 4,89 persen (year-on-year), didukung oleh kinerja sektor industri pengolahan, perdagangan, dan investasi yang tetap kuat," ujar Adnan di Pekanbaru, Kamis (30/7/2026).

Menurutnya, pertumbuhan pendapatan daerah terutama ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat 31,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, pendapatan transfer juga masih mencatat pertumbuhan positif sebesar 90,16 persen.

Di sisi lain, realisasi pendapatan negara di Riau hingga Juni 2026 mencapai Rp15,25 triliun atau 52,11 persen dari target APBN, meningkat 25 persen secara tahunan.

Pendapatan tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp8,63 triliun yang tumbuh 23,94 persen, penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp5,96 triliun yang naik 28,73 persen, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp662,15 miliar atau tumbuh 8,74 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, realisasi belanja daerah baru mencapai Rp10,54 triliun atau 31,32 persen dari pagu APBD. Secara tahunan, realisasi belanja mengalami kontraksi 2,56 persen, terutama akibat perlambatan belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga.

"Dengan realisasi pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan belanja, APBD se-Provinsi Riau hingga Juni 2026 mencatat surplus sebesar Rp1,61 triliun," jelas Adnan.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih tersedianya ruang fiskal yang cukup besar untuk mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan pada semester kedua tahun ini. Namun demikian, realisasi belanja daerah perlu segera dipercepat agar mampu memberikan dampak berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, Kanwil DJPb Provinsi Riau akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang realisasi belanja modal, belanja sosial, dan subsidinya masih rendah agar segera melakukan percepatan pelaksanaan anggaran.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga Juni 2026 telah mencapai Rp9,39 triliun atau 52,83 persen dari pagu. Secara tahunan, penyaluran TKD mengalami kontraksi 15,51 persen, terutama karena menurunnya realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Desa. Meski begitu, penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masih menunjukkan pertumbuhan positif.

Secara keseluruhan, APBN Regional Riau hingga Juni 2026 masih mencatat surplus sebesar Rp1,23 triliun, dengan realisasi pendapatan negara sebesar Rp15,25 triliun dan realisasi belanja negara sebesar Rp14,01 triliun.

Adnan juga mengungkapkan bahwa penerimaan pajak hingga Juni 2026 tumbuh 33,88 persen menjadi Rp8,63 triliun. Pertumbuhan terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) yang meningkat 356,42 persen, terutama PPh Pasal 25/29 Badan dari sektor industri pengolahan dan sektor pertanian.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai telah mencapai Rp5,96 triliun atau 99,13 persen dari target yang ditetapkan.

Ia berharap kinerja APBD pemerintah daerah di Provinsi Riau terus membaik melalui percepatan realisasi belanja sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mila

Editor : Reza MF