Wagub Kepri Nyanyang Tekankan Koordinasi Lintas Sektor untuk Optimalkan Program MBG

TANJUNGPINANG, RESONANSI-
Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nyanyang Haris Pratamura menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mempercepat sekaligus memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal di wilayah kepulauan.

Hal itu disampaikan Nyanyang saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) penyelenggaraan program MBG di Provinsi Kepri, yang digelar di Ruang Rapat Lantai IV Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (24/8/2026).

Menurut Nyanyang, kondisi geografis Kepri sebagai daerah kepulauan menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program MBG, terutama dalam distribusi bahan pangan dan pemenuhan kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil.

Selain persoalan distribusi, Kepri juga masih menghadapi ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah, khususnya komoditas telur dan ayam. Karena itu, peningkatan produksi pangan lokal dinilai penting untuk memperkuat rantai pasok sekaligus menjaga keberlanjutan program MBG.

“Pelaksanaan MBG harus kita kawal bersama agar berjalan aman, tepat sasaran, berkualitas dan berkelanjutan. Pengawasan keamanan pangan, pemenuhan SHS, penguatan rantai pasok serta pemutakhiran data penerima manfaat harus menjadi perhatian bersama,” kata Nyanyang.

Ia juga meminta pengawasan terhadap pemasok bahan pangan diperkuat. Distributor yang memasok kebutuhan SPPG harus memenuhi ketentuan perizinan dan standar yang berlaku, termasuk memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

Di sisi lain, Satgas MBG Kepri mendorong pemanfaatan sumber daya pangan lokal, khususnya produk perikanan, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketersediaan bahan pangan untuk mendukung program tersebut.

Satgas MBG Kepri juga telah mengusulkan pembentukan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) atau Kantor Pelayanan Gizi di Provinsi Kepri. Usulan tersebut disertai koordinasi dengan BGN terkait pelaksanaan program MBG di daerah.

Dalam aspek pengawasan, Satgas MBG Kepri telah memberikan rekomendasi penghentian sementara operasional SPPG Air Asuk, Kabupaten Kepulauan Anambas, menyusul terjadinya kejadian keracunan.

Penghentian operasional dilakukan hingga proses perbaikan dinyatakan selesai dan memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan.

Pemprov Kepri juga telah menyampaikan surat kepada BGN terkait status dan penyelesaian SPPG di sejumlah daerah terpencil di wilayah Kepri.

Perkuat Pengawasan dan Tata Kelola.

Nyanyang menekankan agar tata kelola yayasan dan SPPG berpegang pada prinsip amanah dan akuntabel, transparan dan terbuka, tepat sasaran dan berkualitas, serta kolaboratif dan berkelanjutan.

Yayasan sebagai pengelola, lanjutnya, memiliki tanggung jawab mulai dari pendataan penerima manfaat, penandatanganan kerja sama, pengajuan kebutuhan operasional, pengelolaan dana melalui virtual account, pengadaan bahan pangan, distribusi makanan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, hingga pemberdayaan usaha lokal dan UMKM.

“Karena itu, seluruh pihak harus menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab. Program MBG bukan hanya soal penyediaan makanan, tetapi juga menyangkut keamanan pangan, ketepatan sasaran, pemberdayaan ekonomi lokal dan keberlanjutan program,” tegas Nyanyang.

Ia berharap koordinasi antara pemerintah daerah, BGN, yayasan, SPPG, pemerintah desa, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat.

Dengan koordinasi yang solid, pelaksanaan program MBG di Kepri diharapkan mampu menjawab tantangan geografis wilayah kepulauan sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (Al/Adv)