Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Umum Fraksi Atas Ranperda APBD-P

KAMPAR- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar gelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi – fraksi terhadap ranperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Kampar tahun anggaran 2023. 

Jawaban pemerintah Kabupaten Kampar disampaikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Ramlah. Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD, Muhammad Faisal dan didampingi masing – masing wakil ketua dari fraksi Golkar Repol dan wakil ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fahmil.

Dalam jawaban pemerintah ini penjabat sekretaris daerah kabupaten kampar, ramlah, menyampaikan apa yang telah disampaikan delapan fraksi, akan segera ditindaklanjuti agar APBD – Perubahan Kabupaten Kampar tahun 2023 ini, sesuai dengan harapan dan kebutuhan dari masyarakat.

Ramlah menyampaikan prinsipnya seluruh kritikan dan saran yang disampaikan oleh delapan fraksi dalam pandangan umumnya, akan ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah, dan pj sekdakab kampar.

"Agar setiap OPD, untuk serius dalam menerima masukan tersebut, karena itu demi sebuah perubahan yang lebih baik untuk Kabupaten Kampar," ujar Ramlah.

Wakil ketua DPRD Kampar, Repol menyampaikan dalam jawaban pemerintah yang disampaikan oleh pj sekdakab kampar tadi, pihaknya masih melihat ada beberapa yang belum terjawab dengan tegas.

Ia yakin pemerintah akan serius menindaklanjuti apa yang menjadi pandangan umum fraksi – fraksi tersebut. 

"Kepada rekan – rekan anggota dprd kampar, untuk segera melakukan pembahasan di tingkat badan anggaran, supaya apbd – perubahan ini dapat segera digunakan maksimal di akhir oktober ini," ujar Repol

Sementara itu Muhammad Faisal menyebutkan bahwa pihaknya sangat menyambut baik upaya yang positif dari pemerintah kabupaten kampar dalam menyikapi seluruh kritikan dan saran dari delapan fraksi yang disampaikan sebelumnya.

"Kami optimis bahwa apbd – perubahan kabupaten kampar tahun 2023 ini akan dapat segera disahkan supaya pada akhir desember ini sudah bisa dipergunakan untuk kepentingan masyarakat kampar," ujarnya.

Faisal langsung minta kepada badan anggaran untuk melakukan pembahasan lebih dalamterhadap ranperda apbd – perubahan kabupaten kampar tahun anggaran 2023 bersama OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar. Advertorial

Editor : Herdi Pasai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai*