ROHUL- Upaya percepatan penurunan angka Stunting di Provinsi Riau mewujudkan capaian target Nasional tahun 2024 dengan dilakukannya Audit Kasus Stuting secara serentak se Provinsi Riau dalam program Gebyar Audit Kasus Stuting Serentak se Provinsi Riau tahun 2023. Secara Resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Riau Brigjen TNI (Purn) H.Edi Natar Nasution, S.Ip, Rabu (22/2/2023).

Kegiatan Gebyar Audit Stunting serentak ini juga diikuti setiap Kabupaten/Kota se Provinsi Riau secara Daring, dimana Kabupaten Rokan Hulu juga turut mengikuti kegiatan ini langsung dari Aula Kantor Desa Rambah Tengah Utara yang dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Rokan Hulu Muhammad Zaki, S.STP,M.Si didampingi PLT Kadis DPMPD Rokan Hulu Prasetyo, Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Drg.Leni Sumbari, Camat Rambah serta Kepala Desa Rambah Tengah Utara dan para peserta yang akan dilakukan Audit Stunting.

Usai mengikuti Daring, Sekda Rohul, M Zaki menjelaskan stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek dibanding usianya. Dimana kondisi kekurangan gizi terjadi sejak bayi lahir dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir atau dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Diakui Sekda, sejauh ini Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, merupakan salah satu Kabupaten yang komit terhadap penanggulangan stunting, hal ini terbukti secara data Kabupaten Rokan Hulu di publikasi tahun 2017 berdasarkan hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2013 tingkat prevalensi stuntingnya 58.9 persen.

"Kemudian tahun 2018 menjadi 27, 30 persen dan Provinsi Riau 27,4 persen sementara tahun 2019 berdasarkan hasil dari lembaga berbeda, yaitu Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI), Kabupaten Rokan Hulu menjadi 24,37 persen, Provinsi Riau 23,7 persen, kemudian tahun 2021 berdasarkan hasil dari lembaga yang sama, Kabupaten Rokan Hulu menjadi 25.8 perse , masih di bawah provinsi riau sebesar 22.3 % persen," jelas Sekda.

Berdasarkan survei terakhir dari SSGI tahun 2022 sambung Sekda, Stunting Kabupaten Rokan Hulu menjadi 22 persen sedangkan Provinsi Riau 17.0 persen, hal ini menunjukkan hasil yang positif.

"Target kita dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu bersama stakeholder sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, pencapaian Stunting hingga di tahun 2024 harus bisa mencapai dibawah 14 persen, hal ini tentu sesuai dengan kolaborasi kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa, Kecamatan maupun Kabupaten sehingga target tersebut dapat kita capai," tambahnya.

Bentuk keseriusan dalam menangani penurunan stunting di Negeri Seribu Suluk, diakui Sekda pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengucurkan anggaran lebih kurang sebesar Rp 26 Miliar.

"Selain daripada itu, kita juga melakukan kerjasama dengan Kementerian agama beserta Kepala Urusan Agama (KUA) se Kabupaten Rokan Hulu sejak tahun 2020, dalam memberi pengetahuan terhadap Calon pengantin dalam mencegah dan penurunan stunting," ungkap Sekda.

"Tidak hanya dengan KUA saja, kita juga telah melakukan kerjasama dengan beberapa stakeholder lain seperti beberapa perusahaan yang ada di Negeri Seribu Suluk dalam pola bapak asuh, semoga dengan berbagai upaya ini dapat menurunkan angka stunting kita," harapnya.

Sementara itu, masih ditempat yang sama Plt Kepala Dinas PPKB Rohul, Drg Leni Sumbari menjelaskan bahwa Pemkab Rokan Hulu tetap dan terus berupaya melakukan penurunan prevalensi angka stunting di Kabupaten Rokan Hulu, salah satu upaya yang dilakukan yakni mengeksekusi seluruh Posyandu agar seluruh balita yang ada melakukan seluruh kegiatan posyandu baik ditingkat Desa maupun Kecamatan.

"Karena sejauh ini persentase posyandu kita mengalami penurunan, sesuai dengan hasil peninjauan kita di lapangan, penurunan mencapai diangka 70 hingga 50 persen penimbangan," jelasnya.

Lanjut Drg Leni, dalam upaya menurunkan angka stunting di Negeri Seribu Suluk, 15 OPD terkait harus saling bahu-membahu dan turut serta dalam penanganan stunting di Kabupaten Rokan Hulu.

"Memang diakhir Desember, ada begitu banyak kendala-kendala yang kita alami, oleh karena itu 15 OPD terkait stunting benar-benar harus turut serta dalam menangani stunting ini," pungkasnya. Rilis

Editor : Herdi Pasai

---