PEKANBARU- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, butuh komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pengapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

"Tentu saja ini bukan pekerjaan mudah. Maka kita harus percepat dan rumuskan dengan secermat mungkin, mengenai target sasaran serta berbagai macam jenis intervensi kepada mereka, saudara kita yang masih di dalam posisi miskin ekstrem," ujarnya pada laman resmi Kemenko PMK, Senin (3/10/2022).

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Riau, Syamsuar, berharap korporasi swasta dapat berkontribusi dalam menangani kemiskinan di Bumi Lancang Kuning ini.

Syamsuar membeberkan, berdasarkan data Maret 2022 Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan secara umum Indonesia adalah sejumlah 9,54 persen atau 26,16 juta jiwa dan Provinsi Riau sebesar 6,78 persen atau 483,03 ribu jiwa dengan garis kemiskinan Rp. 605.912,-per kapita per bulan. 

Untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, Gubri menyebut tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun unsur non pemerintah dan swasta juga berperan penting dalam upaya percepatan tersebut. 

"Di Riau ini sebenarnya kan banyak sekali perusahaan besar, disemua daerah ada perusahaan. Kalaulah perusahaan swasta di semua daerah ini mau membantu, sudah selesai nih kemiskinan ekstrem," ujar Gubri. 

Gubernur Syamsuar berharap, bupati/wali kota membuat perjanjian atau kerjasama secara tertulis bersama pihak swasta dalam upaya pengentasan kemiskinan didaerah. 

"Karena itu harapan kami melalui bupati/wali kota, ajak mereka (swasta) buat perjanjian kerjasama secara tertulis, karena CSR nya itu bisa membantu. Saya pikir sudah sewajarnya juga bupati/wali kota menunjukkan kewenangan di daerahnya masing-masing," pungkas Gubri. Reza

Editor : Herdi Pasai

---