HUT RIAU ke- 66

Gubri Paparkan IPM Pada Hari Jadi Provinsi Riau

PEKANBARU- Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, mengatakan capaian Indek Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2022 sebesar 73,52. Nilai tersebut termasuk kategori tinggi, lebih tinggi dari capaian Nasional, yaitu sebesar 72,91. 

"Dengan demikian, IPM Provinsi Riau berada pada peringkat tujuh se Indonesia," ujarnya pada peringatan HUT Ke-66 Provinsi Riau, di halaman Kantor Gubernur, Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru, Rabu (09/08/2023).

Ia mengatakan, Provinsi Riau telah menjadi salah satu pusat perekonomian Sumatera ditandai dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II tahun 2023 tumbuh sebesar 4,88 persen.

Selain itu, Gubri juga menyampaikan bahwa realisasi investasi Provinsi Riau pada tahun 2022 termasuk ke dalam lima terbaik nasional. Ini ditandai dengan realisasi investasi sebesar Rp. 82,5 Triliun, telah mencapai 135,8 persen dari target yang ditetapkan. Dengan begitu, pencapaian tersebut memiliki dampak positif terhadap penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

“Tingginya investasi di Provinsi Riau, berdampak pada Tingkat Pegangguran Terbuka (TPT) Provinsi Riau Februari 2023 sebesar 4,25 persen, turun dibandingkan dengan Februari 2022. TPT Provinsi Riau lebih rendah dari capaian Nasional, yaitu sebesar 5,45 persen,” katanya.

Diungkapkan, untuk pengendalian inflasi Provinsi Riau dapat disebut berhasil. Hal ini dibuktikan pada bulan Juli 2023 mencapai 1,96 persen, lebih rendah jika dibandingkan inflasi Juli 2022 (7,04 persen) dan terus menunjukkan tren penurunan sejak Desember 2022. 

Kemudian, perekonomian Riau menunjukkan tren pemulihan yang kuat. Ini dibuktikan melalui terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan kondisi nasional. 

“Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin tercatat 500,81 ribu jiwa, menjadi 485,03 ribu jiwa di tahun 2023. Pada tahun 2022 kemiskinan ekstrem Riau tinggal sebesar 1,40 persen lebih rendah dibandingkan kondisi nasional, yaitu sebesar 2,04 persen,” ungkapnya.

Pada tahun 2023 berdasarkan data IDM (Indeks Desa Membangun), Provinsi Riau telah berhasil mengentaskan desa yang berstatus desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Untuk itu, dirinya mengapresiasi kinerja semua pihak yang telah berusaha menurunkan kemiskinan di Riau.

“Sebagai komitmen kami dalam membantu pembangunan pada 1.591 desa. Pemprov Riau telah memberi bantuan keuangan khusus kepada desa sebagai upaya meningkatkan perekonomian di daerah. Adapun jumlah yang telah diberikan oleh Pemprov Riau dari tahun 2019-2023 yaitu sebesar 1,12 triliun,” ujarnya.

“Semoga hal ini dapat kita teruskan, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik,” lanjutnya.

Dalam segi penanganan stunting, tahun 2022 Provinsi Riau telah berhasil menurunkan prevalensi stunting menjadi 17 persen dari 22,3 persen. Capaian ini merupakan prestasi bersama, sehingga Riau termasuk 5 Provinsi di Indonesia yang berhasil menurunkan prevalensi stunting di atas 5 persen.

“Perlu diketahui, Riau termasuk 5 Provinsi di Indonesia yang berhasil menurunkan prevalensi stunting di atas 5 persen. Sehingga Provinsi menempati peringkat ke 6 dengan stunting terendah tingkat Nasional,” terangnya.

Selanjutnya, mendukung Provinsi Riau menjadi salah satu pusat perekonomian Indonesia, peningkatan infrastruktur di Riau menjadi prioritas. Dari tahun 2019 hingga 2023, telah terealisasi pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 305,96 Km, serta pembangunan jembatan sebanyak 27 unit.

“Untuk tahun 2023 anggaran untuk peningkatan jalan sebesar Rp.866 Miliar. Pada tahun ini, Pemerintah Provinsi Riau juga mengalokasikan Dana Bantuan Keuangan Khusus infrastuktur untuk peningkatan jalan, pembangunan jalan dan jembatan pada Kabupaten/Kota sebesar Rp. 153,9 Miliar,” tuturnya.

Sementara itu, agar mewujudkan Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia, Pemprov Riau telah menerbitkan Peraturan Gubernur Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi Riau. Hal ini bertujuan supaya tidak ada anak di Riau yang berusia 12-18 tahun yang tidak mengikuti program wajib belajar 12 tahun. 

“Untuk memenuhi hal tersebut, pada jenjang SMA/SMK/SLB Negeri sejak tahun 2019 dapat bersekolah gratis dan SMA/SMK/SLB Swasta diberikan Bosda. Pada jenjang perguruan tinggi, Pemerintah Provinsi Riau telah juga menyiapkan anggaran beasiswa sebesar Rp.100,5 Miliar pada tahun 2023,” jelas Gubri Syamsuar.

Begitu juga dalam hal kesehatan, sejak tahun 2019 Pemprov Riau telah mengupayakan percepatan perluasan cakupan Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) dengan Budget Sharing 55 persen Provinsi dan 45 persen Kabupaten/Kota. Dengan begitu diharapkan, pada tahun 2024 telah tercapai sebesar 98 persen jaminan kesehatan semesta.

“Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati/Walikota yang telah mencapai program UHC, diantaranya Kabupaten Pelalawan, Kepulauan Meranti, Bengkalis, Kota Dumai, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu dan Kota Pekanbaru. Kami terus mengupayakan kepada Kabupaten/Kota yang belum mencapai UHC agar memprioritaskan pada program Jaminan Kesehatan Semesta/UHC,” pungkasnya. Reza/ MCR

Editor : Herdi Pasai

---