Wakil Bupati Jarmin Tekankan Peran Strategis BPD, Kawal Pembangunan Desa agar Tepat Sasaran

Natuna, resonansi.co – Pemerintah Kabupaten Natuna mendorong Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk semakin aktif menjalankan perannya sebagai pengawal aspirasi masyarakat sekaligus mitra pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang transparan, akuntabel dan tepat sasaran.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Natuna, Jarmin, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) DPC Kabupaten Natuna Tahun 2026 di Sisi Basisir, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Senin (7/9/2026) pagi.

Rakor tersebut menjadi ruang konsolidasi bagi jajaran pengurus ABPEDNAS untuk memperkuat komunikasi, menyatukan langkah sekaligus membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Natuna, Suhardi, Ketua Harian ABPEDNAS DPC Kabupaten Natuna Hadi Candra, Wakil Ketua Harian Supardi, serta jajaran pengurus ABPEDNAS DPC Kabupaten Natuna.

Kepala DPMD Kabupaten Natuna, Suhardi, mengatakan rapat koordinasi menjadi salah satu langkah penting untuk membangun komunikasi dan mempererat kebersamaan antarjajaran pengurus ABPEDNAS.

Sebelum memasuki agenda utama, kegiatan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) kepengurusan ABPEDNAS DPC Kabupaten Natuna oleh sekretaris organisasi.

Suhardi berharap kepengurusan tersebut dapat menjadi wadah komunikasi yang efektif bagi para anggota BPD, terutama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di masing-masing desa.

Sementara itu, Wakil Bupati Natuna Jarmin memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan rakor tersebut. Menurutnya, organisasi seperti ABPEDNAS harus mampu menjadi ruang bertukar gagasan, menyampaikan aspirasi dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Melalui rapat koordinasi ini, saya berharap ABPEDNAS DPC Kabupaten Natuna dapat menjadi wadah yang semakin kuat dalam meningkatkan profesionalisme dan kapasitas para anggota BPD,” ujar Jarmin.

Ia menegaskan, BPD memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Karena itu, anggota BPD tidak cukup hanya hadir dalam forum musyawarah desa, tetapi harus mampu memahami persoalan dan kebutuhan masyarakat yang mereka wakili.

Aspirasi masyarakat, kata Jarmin, harus dikawal agar tidak berhenti sebatas pembahasan dalam forum, melainkan dapat diterjemahkan menjadi program dan kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat.

Untuk itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga transparansi, akuntabilitas dan integritas dalam menjalankan tugas.

“Pembangunan desa membutuhkan keterlibatan dan sinergi berbagai pihak. Pemerintah kabupaten, kecamatan, pemerintah desa, BPD, ABPEDNAS dan masyarakat harus saling mendukung agar pembangunan dapat berjalan secara merata dan berkelanjutan,” katanya.

Jarmin menilai sinergi yang kuat akan membuat berbagai program pembangunan lebih mudah dikawal, sekaligus meminimalkan potensi persoalan dalam pelaksanaannya.

"Pemerintah Kabupaten Natuna tentu membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk BPD, dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Natuna,” tegasnya.

Ia berharap rakor tidak berhenti sebagai agenda organisasi semata. Dari forum tersebut, diharapkan lahir gagasan, rekomendasi dan langkah konkret yang dapat memperkuat kelembagaan BPD serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan desa.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Harian ABPEDNAS DPC Kabupaten Natuna, Hadi Candra, menegaskan pentingnya fungsi pengawasan yang dijalankan para anggota BPD terhadap program-program pembangunan di desa.

Ia mengingatkan pengurus ABPEDNAS agar tidak pasif ketika menemukan adanya persoalan atau kejanggalan dalam pelaksanaan program desa.

“ABPEDNAS ini bukan sebuah lembaga yang main-main, melainkan suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk mengawasi setiap program-program yang ada di setiap desa,” ujar Candra.

Menurutnya, pengawasan merupakan bagian penting untuk memastikan program yang menggunakan anggaran desa benar-benar berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Dia juga mengajak seluruh pengurus memperkuat kebersamaan serta membangun komunikasi yang baik dalam menjalankan roda organisasi.

Ia menyebut hasil rapat koordinasi nantinya akan menjadi bahan tindak lanjut dan disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Natuna serta Polres Natuna sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Rakor kemudian dilanjutkan dengan dialog dan diskusi bersama para pengurus ABPEDNAS DPC Kabupaten Natuna. Berbagai persoalan terkait penguatan organisasi, tugas BPD dan pelaksanaan pembangunan di desa masing-masing menjadi bahan pembahasan.

Melalui forum tersebut, Pemkab Natuna berharap hubungan antara pemerintah daerah, pemerintah desa, BPD, ABPEDNAS dan masyarakat semakin solid.

Sebab, pembangunan desa bukan hanya soal membangun infrastruktur, tetapi juga memastikan setiap program berjalan transparan, setiap aspirasi didengar dan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali menjadi manfaat bagi masyarakat.(Zaki)