UHC di Inhil Terancam, DPRD Inhil Akan Panggil Dinas Terkait
TEMBILAHAN – Nasib rakyat kecil lagi-lagi diujung "Tanduk", Dulu digadang-gadang jadi program sakti mandraguna, kini program Universal Health Coverage (UHC) alias berobat gratis di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dikabarkan lagi "sesak napas".
Siap-siap saja, untuk warga yang biasanya pede berangkat ke RS cuma modal KTP, kedepannya harus memastikan terlebih dahulu apakah benar-benar sudah terdaftar di Program UHC atau belum.
Ketua Komisi IV DPRD Inhil, Wahyudin, ketika dikonfirmasi media ini menyampaikan bahwa hal tersebut terjadi karena adanya pengurangan Budget sharing anggaran oleh Pemerintah Provinsi Riau (Pemprov) sebanyak 56.000 peserta.
"Ia benar, terjadi pengurang dana sharing oleh provinsi sebanyak 56.000 untuk program UHC ini," ungkap Wahyudin.
Tidak hanya itu, Wahyudin menyebutkan akibat dari pengurangan tersebut timbul persoalan baru yang harus segera dicarikan solusinya.
"Karena ada pengurang Budget sharing ini maka pasien yang baru mendaftarkan bulan ini baru aktip bulan depan, lalu yang menjadi pertanyaannya bagaimana dengan biaya pengobatannya saat statusnya belum aktif? Apakah ditanggung pemerintah atau mandiri," ucapnya
Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Inhil tersebut berencana memanggil Dinas kesehatan dan RSUD serta dinas terkait lainnya.
"Tentu harus ada solusi kongkrit untuk masyarakat, maka dari itu kita secepatnya akan memanggil dinas-dinas terkait untuk membicarakan hal ini," sambungnya kembali.
Sementara itu, PLT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada (PH) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), dr. Udin Syafrudin, M.Kes ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa terjadi pengurangan Budget sharing dari Provinsi sebanyak 56.000.
"Kitakan awalnya 186.000 dan tahun ini ternyata tinggal 130.000 dari Provinsi, kalau untuk Pusat tetap 70.000 dan Kabupaten pun tetap 35.000," ungkapnya
Lebih lanjut dr. Udin Syafrudin, M.Kes menjelaskan, karena terjadinya pengurangan tersebut status keaktifan BPJS tidak lagi menjadi prioritas dikarenakan hanya 72% tidak sampai 80%.
"Karena status kita tidak lagi menjadi prioritas maka tidak bisa lagi mendaftar hari ini aktifnya hari ini juga, tapi aktifnya bulan depan, dan ini terhitung bulan Februari mulai berlakunya, Kita juga masih mengusahakan ke pihak BPJS agar bulan Maret. Jadi yang kita kurangi itu peserta yang tidak aktif bukan yang aktif," Jelasnya (*)
Editor : Herdi Pasai
Berita Terkait
Berita Terbaru
Gubernur Ansar Ahmad Pastikan Insentif PKB & BBNKB Tetap Ada di 2026
- Kepri
- 20 Februari 2026 22:10 WIB
Besok, Pemkab Bintan Mulai Safari Ramadan 1447 H
- Bintan
- 20 Februari 2026 22:07 WIB
Safari Ramadhan Perdana di Tenayan Raya, Walikota Agung Disambut Hangat Warga
- Pekanbaru
- 20 Februari 2026 19:08 WIB
Menaker Imbau Mitra Pemagangan Fasilitasi Uji Kompetensi Peserta Maganghub
- Nasional
- 20 Februari 2026 19:00 WIB
Walikota Tanjungpinang Terima Tim BPK Kepri dalam Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2025
- Tanjungpinang
- 20 Februari 2026 17:10 WIB
Walikota Segera Resmikan TRC Pekanbaru Aman
- Pekanbaru
- 19 Februari 2026 19:08 WIB
Pemprov Riau Dukung Rencana Aksi REDD+ Berbasis Yurisdiksi
- Riau
- 19 Februari 2026 19:06 WIB
Gubernur Ansar Lantik Sejumlah Pejabat Pemprov Kepri
- Kepri
- 19 Februari 2026 16:38 WIB
Hak Jawab Wakil Bupati Kampar, Misharti Terkait Pemberitaan Jembatan Gema- Tanjung Belit Selatan
- Kampar
- 19 Februari 2026 12:06 WIB
Bupati Siak : Program Nasional Peluang Daerah Jaga Pembangunan di Tengah Penyesuaian Fiskal
- Siak
- 19 Februari 2026 10:42 WIB
Sambut Ramadhan 1447 H, Pererat Silaturahmi Lewat Doa Bersama Keluarga Besar RSUD Raja Ahmad Tabib
- Kepri
- 19 Februari 2026 10:41 WIB
