UHC di Inhil Terancam, DPRD Inhil Akan Panggil Dinas Terkait
TEMBILAHAN – Nasib rakyat kecil lagi-lagi diujung "Tanduk", Dulu digadang-gadang jadi program sakti mandraguna, kini program Universal Health Coverage (UHC) alias berobat gratis di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dikabarkan lagi "sesak napas".
Siap-siap saja, untuk warga yang biasanya pede berangkat ke RS cuma modal KTP, kedepannya harus memastikan terlebih dahulu apakah benar-benar sudah terdaftar di Program UHC atau belum.
Ketua Komisi IV DPRD Inhil, Wahyudin, ketika dikonfirmasi media ini menyampaikan bahwa hal tersebut terjadi karena adanya pengurangan Budget sharing anggaran oleh Pemerintah Provinsi Riau (Pemprov) sebanyak 56.000 peserta.
"Ia benar, terjadi pengurang dana sharing oleh provinsi sebanyak 56.000 untuk program UHC ini," ungkap Wahyudin.
Tidak hanya itu, Wahyudin menyebutkan akibat dari pengurangan tersebut timbul persoalan baru yang harus segera dicarikan solusinya.
"Karena ada pengurang Budget sharing ini maka pasien yang baru mendaftarkan bulan ini baru aktip bulan depan, lalu yang menjadi pertanyaannya bagaimana dengan biaya pengobatannya saat statusnya belum aktif? Apakah ditanggung pemerintah atau mandiri," ucapnya
Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Inhil tersebut berencana memanggil Dinas kesehatan dan RSUD serta dinas terkait lainnya.
"Tentu harus ada solusi kongkrit untuk masyarakat, maka dari itu kita secepatnya akan memanggil dinas-dinas terkait untuk membicarakan hal ini," sambungnya kembali.
Sementara itu, PLT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada (PH) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), dr. Udin Syafrudin, M.Kes ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa terjadi pengurangan Budget sharing dari Provinsi sebanyak 56.000.
"Kitakan awalnya 186.000 dan tahun ini ternyata tinggal 130.000 dari Provinsi, kalau untuk Pusat tetap 70.000 dan Kabupaten pun tetap 35.000," ungkapnya
Lebih lanjut dr. Udin Syafrudin, M.Kes menjelaskan, karena terjadinya pengurangan tersebut status keaktifan BPJS tidak lagi menjadi prioritas dikarenakan hanya 72% tidak sampai 80%.
"Karena status kita tidak lagi menjadi prioritas maka tidak bisa lagi mendaftar hari ini aktifnya hari ini juga, tapi aktifnya bulan depan, dan ini terhitung bulan Februari mulai berlakunya, Kita juga masih mengusahakan ke pihak BPJS agar bulan Maret. Jadi yang kita kurangi itu peserta yang tidak aktif bukan yang aktif," Jelasnya (*)
Editor : Herdi Pasai
Berita Terkait
Berita Terbaru
Perkuat Tulang Punggung Listrik Riau, PLN Lakukan Final Check Relokasi Tower SUTT 150 kV
- Nasional
- 18 April 2026 19:23 WIB
Kasusnya Dinyatakan SP2Lid, Ahmad Iskandar Tanjung Akan Laporkan Balik Pelapornya ke Polda Kepri
- Karimun
- 17 April 2026 22:28 WIB
Bukan Sekadar Urus Gizi, Mitra SPPG se-Inhil Turun Tangan Ringankan Luka Korban Kebakaran di Pulau Kijang
- Inhil
- 17 April 2026 16:24 WIB
Hendri Kampay Apresiasi Komisi III DPRD Kampar, Konflik Warga- Perusahaan di Kemang Indah Berakhir Damai
- Kampar
- 17 April 2026 13:15 WIB
STY FEST Sekolah Santo Yusup Karimun Meriah
- Karimun
- 17 April 2026 13:12 WIB
Polres Inhil Amankan Pengedar Sabu dan Ekstasi di Keritang
- Inhil
- 17 April 2026 12:51 WIB
Gercep, Pemprov Riau: Perbaikan Jalan Minas-Tualang Segera Dimulai
- Riau
- 17 April 2026 11:41 WIB
Warga Siak Korban Penipuan Kerja Akhirnya Dimakamkan di Kamboja
- Riau
- 17 April 2026 11:38 WIB
Pansus II DPRD Kampar Soroti LKPJ 2025, Rinaldo: Efisiensi Harus Tetap Pro Rakyat
- Kampar
- 17 April 2026 11:14 WIB
KTH Tak Bisa Sendiri, Bupati Siak Tegaskan Pentingnya Pendampingan
- Siak
- 17 April 2026 11:10 WIB
Lapas Tembilahan Gelar Bakti Sosial, Salurkan 17 Paket Sembako untuk Keluarga Warga Binaan
- Inhil
- 17 April 2026 10:34 WIB
