Tajuk Rencana

Dalam kurun waktu hanya dua hari, Pemerintah Kabupaten Kampar diguncang tiga aksi demonstrasi mahasiswa yang menyasar sektor-sektor strategis pemerintahan. 

Mulai dari dunia pendidikan, tata kelola perparkiran, hingga kepemimpinan birokrasi daerah. Rentetan aksi ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sinyal kuat adanya persoalan serius yang dirasakan publik, khususnya generasi muda.

Aksi pertama datang dari Serikat Aktivis Mahasiswa Riau (SAMR) yang menyoroti dugaan praktik penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) di lingkungan sekolah. Tuntutan ini menyentuh substansi paling mendasar dalam pelayanan publik, yakni hak atas pendidikan yang bersih dari praktik komersialisasi. 

Ketika negara telah menggelontorkan Dana BOS, namun masih muncul dugaan pungutan terselubung, maka yang dipertaruhkan bukan hanya aturan, tetapi juga integritas dunia pendidikan.

Berikutnya, Aliansi Pemuda Mahasiswa Bersatu Riau (APMBR) menggelar aksi di Dinas Perhubungan Kampar. Mereka menyoroti tata kelola parkir yang dinilai tidak transparan dan berpotensi merugikan daerah. 

Parkir seharusnya menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan ladang kepentingan oknum. Desakan pencopotan Kepala Dinas Perhubungan mencerminkan kekecewaan terhadap lemahnya pengawasan dan minimnya akuntabilitas.

Puncaknya, Forum Diskusi Mahasiswa Riau (Fordismari) melontarkan kritik paling tajam dengan menuntut pencopotan Penjabat Sekda Kampar. Aksi ini bukan sekadar simbolik, melainkan penilaian keras terhadap gaya kepemimpinan birokrasi yang dinilai tidak komunikatif dan menimbulkan kegaduhan di internal pemerintahan. 

Ketika Sekda sebagai motor administrasi pemerintahan justru menjadi sumber polemik, maka wajar jika kepercayaan publik tergerus.

Tiga aksi, tiga isu berbeda, namun satu pesan yang sama: Pemkab Kampar harus segera berbenah. Pemerintah daerah tidak boleh memandang demonstrasi mahasiswa sebagai gangguan, melainkan sebagai alarm demokrasi.

Kritik yang disampaikan di jalan adalah akumulasi kekecewaan yang tidak tersalurkan di ruang-ruang formal.

Sudah saatnya Bupati Kampar dan jajaran melakukan evaluasi menyeluruh, tidak defensif, serta berani mengambil langkah tegas. 

Jika tidak, gelombang ketidakpercayaan publik akan terus membesar, dan pemerintahan akan kehilangan legitimasi moralnya. Mahasiswa telah bersuara. Kini, bola ada di tangan Pemkab Kampar. **

Editor : Reza MF

---