Anggota Pansus 1 DPRD Kampar Rinado Saputra Sampaikan Sejumlah Rekomendasi Kepada OPD

BANGKINANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar menggelar rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kampar Tahun 2024 di Ruang Rapat Paripuran DPRD Kampar, Bangkinang Kota, kamis (24/4/2025).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Sunardi Ds dan dihadiri Wakil Bupati Kampar, Dr. Hj. Misharti, S.Ag, M.Si serta kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.

Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Kampar menyampaikan sejumlah rekomendasi prioritas terhadap beberapa OPD.

Anggota Pansus I Rinaldo Saputra SE,MM menyampaikan dibidang kesehatan, bahwa Pemerintah Daerah harus menjalin kerjasama dengan berbagai Rumah Sakit yang ada di pinggiran Kabupaten Kampar seperti RS Madani dan rumah sakit lainnya untuk masyarakat yang jauh berobat ke RSUD Bangkinang.

“Kita harus menjalin kerjasama betul-betul dengan rumah sakit yang ada di pinggiran kota seperti Rumah Sakit Madani agar masyarakat Kampar yang berada dipinggir kota tidak jauh lagi ke Bangkinang,” ujarnya.

Lebih lanjut, pria kelahiran Rumbio ini mengatakan agar Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru untuk wilayah pinggiran kota.

“Terhadap kebakaran, jika ada bencana kebakaran untuk daerah-daerah pinggiran kota yang jauh agar bekerjasama dengan pemadam kebakaran Pekanbaru. Untuk daerah yang jauh seperti Tapung, XIII Koto Kampar, Koto Kampar Hulu, Kampar Kiri agar disediakan mobil kendaraan operasional Pemadam Kebakaran,” terangnya

Kemudian sesuai instruksi Bupati Kampar terkait Camat harus tinggal di rumah dinas, Rinaldo Saputra menyebut harus sesuai dengan fakta lapangan.

“Saat ini banyak rumah dinas camat yang tidak layak dihuni, berarti Bupati harus menyegerakan membuat rumah dinas untuk kecamatan yang tidak memiliki rumah dinas dan merenovasi rumah dinas yang tidak layak huni. Diantaranya terdapat 2 kecamatan yang belum memiliki rumah dinas yaitu Kecamatan Salo dan Bangkinang Kota dan terdapat 10 kecamatan yang layak, selebihnya harus dilakukan renovasi,” jelasnya.

Kemudian Rinaldo menyebut terkait tenaga pendidik agar dilakukan pemerataan diseluruh Kabupaten Kampar.

“Penempatan guru mesti di atur ulang, jangan hanya banyak dikota. Daerah pinggiran saat kni masih banyak kurang tenaga pendidik, jadi mesti dilakukan pemerataan penempatan guru,” pungkasnya.

Sementara itu Pemkab Kampar melalui Wakil Bupati, Misharti mengatakan untuk melayani masyarakat Kabupaten Kampar yang kita mulai dari Kampar Di Hati, dapat kami rangkum dari laporan rekomendasi Pansus 1 dan Pansus 2 bahwa terkait dengan pelayanan dasar pendidikan, yaitu pendidikan dan kesehatan yang menjadi poin penting.

"Bapak Bupati Kampar Ahmad yuzar beserta seluruh OPD, Camat dan kepala desa sudah berkomitmen dengan pergeseran anggaran yang sudah dilakukan untuk betul-betul dapat bermanfaat, dan berguna bagi masyarakat banyak," ujarnya.

Selanjutnya, Misharti juga menyampaikan bahwa dalam pergeseran anggaran 2025 untuk efisiensi sudah kita lakukan. Alhamdulillah tadi malam sudah kita input ,dan sudah kita masukkan secara keseluruhan.

Dimana secara garis besar, bahwa dalam pelayanan dasar kita untuk pendidikan. Pemerintah hari ini berkomitmen bersama dengan masyarakat, dan bersama dengan anggota dewan bagaimana anggaran yang kita punya tidak menginginkan adanya anak-anak kita yang wajib belajar 12 tahun tidak bersekolah, karena tidak adanya uang untuk beli baju seragam.

Dimana untuk sekolah biaya pendidikan SD dan SMP, itu sudah digratiskan oleh pemerintah. Maka untuk tahun 2025 ini Pemerintah sudah menganggarkan untuk memberikan baju seragam gratis untuk anak-anak kita SD dan SMP." terang Misharti.

"Kemudian, terkait dengan pelayanan kesehatan, Alhamdulillah kita juga akan terus melanjutkan program UHC (universal health coverage) yang sebelumnya juga sudah dilakukan dan diterapkan di Kabupaten Kampar, dan ini semata-mata agar masyarakat kita yang jauh dari ibukota Kabupaten Kampar juga dapat terlayani kesehatannya, baik melalui Puskesmas dan pustu-pustu yang ada. UHC dapat dilaksanakan dengan memperlihatkan KTP Kampar, sehingga tidak akan mempersulit masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan," pungkasnya. Adv