Jika Persoalan di Siak Hulu Ingin Tuntas, Jagoan Partai Gerindra Harus Menang, Ini Penjelasan Masuk Akal Cabup No 2 Datuk Yusri

TANAH MERAH - Calon Bupati Kampar Nomor Urut 2 Drs H Yusri Datuk Bandaro Mudo kembali membedah persoalan di Kecamatan Siak Hulu, terutama yang berbatasan dengan Kota Pekanbaru pada kampanye dialogis pada Jum’at (25/10/2024) malam di Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu. 

Di hadapan ratusan massa yang hadir, mantan Sekretatis Daerah (Sekda) Kampar itu menceritakan bahwa seharian ini ia berkeliling di beberapa desa di Siak Hulu. Ia mengaku heran, hampir semua jalan yang dilaluinya belum diaspal dan jelek. 

Sejak masa kampanye ia juga telah mencatat seluruh persoalan di Siak Hulu. Jika ia ditakdirkan menjadi bupati, maka Yusri ingin menyelesaikan semua persoalan itu. 

Diantara persoalan yang dialami masyarakat di daerah perbatasan adalah sulitnya anak-anak di Siak Hulu melanjutkan pendidikan karena masalah zonasi. Masih banyak sekolah yang rusak. “Kita tak ingin melihat anak-anak sekolah di lantai. Kita tak ingin sekolah oleng. Ia ingin sekolah swasta dan sekolah agama diperhatikan.

Masalah lainnya adalah masalah pengurusan administrasi kependudukan (KTP), KK dan lainnya. Masalah pembayaran pajak dan retribusi. Jika Yusri-Rinto menang maka ia memastikan akan mendirikan kantor UPT Kependudukan dan Catatan Sipil serta kantor UPT Badan Pendapatan Daerah agar pendapatan asli daerah dari daerah perbatasan bisa maksimal.

Bagi yang berprofesi sebagai petani, Yusri yang juga Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar itu ingin petani mendapatkan pupuk dengan mudah hingga adanya pupuk gratis dan bersubsidi. Bidang lain yang harus disentuh adalah bantuan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). “Pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan UMKM adalah potensi besar untuk meningkatkan ekonomi. Kalau diurus, maka bisa membuat Kampar maju dan rakyat sejahtera,” ulasnya. 

Nah, bagaimana solusi menyelesaikan masalah di Siak Hulu? Dengan tegas Yusri menyebutkan bahwa Calon Bupati/Wakil Bupati Kampar dan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang diusung partai Gerindra, partainya Presiden Prabowo Subianto harus dimenangkan. 

Menurut Yusri, dia telah berpengalaman menjadi  Sekda Kampar selama enam tahun. Ia tahu dan merasakan betul uangnya Kampar masih kurang. “Untuk mencukupi kebutuhan kita, mari sama-sama berdo’a kita agar perahu besar ini bisa menang 27 November nanti. Kalau calon Gerindra menang, bakal banyak uang di Kampar,” ulasnya. 

Hubungan yang dekat dengan Presiden, sangat memungkinkan Kampar bisa mendapatkan banyak tambahan anggaran. Yusri menargetkan minimal ada tambahan Rp 1 triliun dari pemerintah pusat dan minimal Rp 500 miliar dari Pemerintah Provinsi Riau setiap tahun. Hal itu masuk akal karena pada saat Achmad jadi Bupati Rokan Hulu dan Presidennya SBY, maka pada saat itu Rohul mendapatkan anggaran mencapai Rp 1 triliun lebih setiap tahun. Yusri ingin Kampar seperti itu. 

Yusri yakin, masyarakat Kampar akan semakin cerdas menentukan pilihan. “Karena beda pemilihan bupati dengan DPR. DPRD memilih pribadi, tapi bupati dan gubernur lebih pada figur,” katanya. 

Yusri mengungkapkan, ada lima 
sumber anggaran pemerintah kabupaten. Pertama bersumber dari 
Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan untuk bayar gaji pegawai, listrik, air, tunjangan, penghasilan tetap kepala desa dan lainnya. 

Kedua, dana bagi hasil (DBH) dalam bentuk dana bagi hasil minyak bumi dan gas dan lainnya.

Ketiga, dana alokasi khusus (DAK). Jumlah DAK untuk pemerintah daerah tergantung dari lobi-lobi dengan presiden (pusat). DAK dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. 

Keempat, bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Riau, bisa digunakan untuk aparatur dan bisa untuk infrastruktur. Bankeu juga tergantung lobi dan kebijakan gubernur. 

Kelima, dana dari pendapatan lain- lain yang sah. 

Dari lima item sumber anggaran pemerintah kabupaten, yang sudah pasti didapatkan daerah adalah DAU dan DBH. “Kalau cuma dua itu maka uang tak akan cukup,” terangnya. 

“Saya enam tahun jadi kepala anggaran (TAPD) hanya dapat dua. Kalau ingin dapat kelimanya maka kita harus menang. Kita bisa minta DAK besar kalau kita menang dari partai Presiden. Berharap saya,  menang partai Gerindra, berdo’a kita semua karena kalau kalah,  risikonya besar, bisa-bisa untuk tenaga honor tak ada lagi, tunjangan Kades tak ada lagi,” terangnya lagi.  

Yusri juga menyebutkan bahwa ia saat menjadi Sekda sudah berhasil memperjuangkan tambahan anggaran hingga Rp 70 miliar setiap tahun untuk membayar gaji PPPK. “Saya tak mau dan tak akan pernah berhentikan tenaga honor. Kabupaten lain,  Kuansing, Siak Dumai, Meranti sudah berhentikan tenaga honor. Hanya Kampar yang tak berhentikan. Saya perjuangkan mereka lulus PPPK. Itu ada vidionya saya perjuangkan ke Menteri PANRB,” tegas Yusri. 

Penjelasan ini menurut Yusri perlu disampaikan kepada masyarakat yang hadir dalam kampanye ini karena masyarakatnya banyak dari kalangan intelektual. “Ini saya buka alur keuangan negara ini supaya bapak ibu menentukan pilihan dengan tepat. Kalau mau dapat kelima-limanya, maka Yusri Rinto harus dipilih. Mesti menang karena resikonya anak kemenakan akan melarat kalau daerah ini salah urus,” ulas Ketua Lembaga Adat Kampar (LAK) ini. 

Menurut Yusri, apa yang disampaikannya ini harus menjadi renungan bersama karena ia merasa sayang dengan daerah ini maka ia rela meninggalkan kursi Sekda Kampar dan dengan nawaitu (niat) yang tulus ikhlas maka ia memutuskan maju pada Pilkada Kampar. ***

Editor : Herdi Pasai

---