Ketua DPRD Kampar, Faisal: APBD 2024 Berkisar 2,6 T

BANGKINANG- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar, Muhammad Faisal mengatakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD tahun 2024 ini penting.

Sebab Ranperda ini merupakan sebagai acuan dan landasan untuk pembahasan berikutnya oleh Badan Musyawarah.

"Mudahan dapat diselesaikan pada tepat waktunya dan akhir November ini sudah bisa disahkan dan ketok palu," ujar Faisal, usai pembacaan nota keuangan APBD 2024 oleh Pj Bupati Kampar, Muhammad Firdaus di Gedung DPRD Kampar, Senin (20/11/2023).

Faisal mengatakan dengan APBD 2024 ini semua aspek bergantung. Sebab semakin besar APBD menandakan semakin besar perekonomian daerah akan berputar.

"Tentu ini semua lini sektor menantikan pengesahan APBD 2024 ini," ujarnya.

Faisal mengatakan pada nota keuangan 2024 terdapat total alokasi sebesar 2,1 triliun. Ia menyebut estimasi tersebut belum termasuk transfer dari pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK). Apabila dana transfer pusat sudah terhimpun, DPRD kampar optimis APBD tahun 2024 berkisar di angka 2,6 triliun. 

"Kita tunggu dana masuk dari pusat, biasanya pusat mengirim pada akhir November, tentunya ini menjadi pertimbangan," ujarnya.

Mengenai porsi alokasi APBD, Faisal mengatakan tetap dengan acuan tahun sebelumnya. Ia menekankan akan pembangunan infrastruktur yang masih banyak kekurangan.

"Seperti pembangunan jalan penghubung pada desa yang selama ini belum tersentuh oleh anggaran pemerintah," ujarnya.

Faisal juga mengatakan semakin tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar semakin berkurang. Ia meminta kepada instansi terkait agar lebih kreatif atau membuat strategi baru dalam menggali potensi tersebut.

"Nantinya bisa mengenjot pendapatan daerah terutama di bidang pariwisata," ujarnya.

Ia melihat hasil kunjungan komisi V DPR RI ke Kampar khususnya pada situs candi Muara takus dan Danau Rusa pada pekan lalu, Kamis (16/11).

Ia mengatakan kunjungan Anggota Komisi V anggota DPR RI serta ditjen Cipta Karya dan BPIW Kementrian PUPR RI ini merupakan wujud dukungan dari Komisi V DPR RI untuk mendorong destinasi wisata berbasis nasional untuk wisata di Kabupaten Kampar.

"Semoga hasil kunjungan tersebut, situs Candi Muara Takus menjadi pusat pariwisata Kampar, Seperti Candi Borobudur di Jawa Tengah," pungkasnya. Advertorial

Editor : Herdi Pasai

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai*