Pandangan Umum Fraksi Terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2022

Kampar- Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar kembali digelar. Agenda tersebut adalah jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi – fraksi DPRD Kampar terhadap rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2022.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kampar, Muhammad Faisal, bersama Tiga Wakil Ketua Dprd Kampar, Senin (3/7/2023).

Ketua komisi satu DPRD Kampar, Zulfan Azmi menanggapi positif apa yang disampaikan pemerintah, terhadap pandangan umum fraksi – fraksi terhadap RPP APBD Kampar tahun 2022.

Ia berharap yang telah disampaikan tersebut, telah sesuai dengan harapan, khususnya Fraksi Partai Amanat Nasional. Namun ia mengingatkan agar pemerintah mesti komit dengan apa yang telah disampaikan tersebut. "khususnya terhadap persoalan peningkatan PAD yang saat ini mengalami penurunan," ujar Zulfan

Wakil Ketua DRD d Kampar, Repol menyampaikan apa yang disampaikan PJ Sekda Kampar yang mewakili pemerintah atas pandangan umum fraksi – fraksi ini masih normatif dan belum menjawab secara keseluruhan apa yang menjadi pandangan umum fraksi Partai Golkar.

Ia minta kepada seluruh Anggota Fraksi Partai Golkar untuk mendalami persoalan ini, nantinya dalam pembahasan badan anggaran. "Karena kita ingin sebuah kepastian terhadap perubahan agar persoalan pengelolaan anggaran ini dapat berjalan dengan baik," harap Repol.

Ketua DPRD Kampar, Muhammad Faisal menyampaikan usai mendengarkan jawaban pemerintah ini maka pihaknya akan melakukan pembahasan lebih dalam pada rapat – rapat badan anggaran bersama pihak dinas terkait.

Ia berharap Badan Anggaran Dprd Kampar, bisa bekerja maksimal, dan menghasilkan laporan Badan Anggaran yang sesuai dengan harapan seluruh fraksi yang telah menyampaikan pandangan umumnya.

Mewakili pemerintah Kabupaten, Pj Sekda Kampar Ramlah mengatakan bahwa dalam penyampaian fraksi-fraksi tersebut Pemerintah Kabupaten Kampar mengapresiasi atas saran dan masukan yang disampikan oleh seluruh Fraksi terkait dengan Pemerataan pembangunan di bidang Infrastruktur.

“Pemerintah Kabupaten Kampar akan berupaya untuk selalu selalu melakukan pemerataan Pembangunan dibidang Infrastruktur melalui APBD terutama pada kabupaten perbatasan dan ini akan menjadi perhatian kita berasama," ujarnya.

Ia juga mengatakan, terkait kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kampar terkait optimalisasi Penerimaan PAD diantaranya adalah luasnya wilayah kabupaten Kampar yang menyebabkan kurang optimalnya penerimaan PAD.

“Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kampar telah membuat kebijakan dengan membentuk Unit pelaksana Teknis Pajak Daerah (UPT Pajak Daerah) pada lima wilayah kabupaten Kampar untuk memberikan kemudahann Penatausahaan pajak daerah serta mampu menggali seluruh potensi yang ada diwilayah Kabupaten Kampar," ujarnya.

Ia juga mengatakan, adapun fraksi yang mengatakan terkait Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kampar terus berupaya mengembangkan strategi, inovasi dan Trobosan dalam bentuk kegiatan intensifikasi dan Ekstensifikasi pjak daerah dan retribusi daerah dalam rangka upaya Optimalisasi penerimaan pajak dan Retribusi daerah.

“Saat ini Pemerintah Daerah telah melakukan proses transformasi layanan pajak daerah dan retribusi daerah dari Konvensional (manual) ke sistem Online (Digital) sehingga masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam pengurusan pajak daerah dan retribusi daerah," tukasnya. Advertorial