Pemprov Kepri Mulai Perencanaan Pembangunan 2027 Lewat Forum Konsultasi Publik

TANJUNGPINANG-Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi memulai tahapan perencanaan pembangunan tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Provinsi Kepri Tahun 2027.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Senin (2/2/2026), dan dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Luki Zaiman Prawira.

Forum Konsultasi Publik ini menjadi wadah strategis bagi Pemerintah Provinsi Kepri dalam menjaring aspirasi serta masukan dari seluruh pemangku kepentingan guna menyempurnakan arah kebijakan dan program pembangunan daerah ke depan.

Sebanyak 700 peserta mengikuti kegiatan ini, dengan rincian 200 peserta hadir secara langsung dan 500 peserta lainnya mengikuti secara daring melalui platform Zoom.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari kementerian terkait, yakni Dr. rer. nat. Jayadi dari Kementerian PPN/Bappenas RI dan Bagus Agung Herbowo dari Kementerian Dalam Negeri RI. Diskusi dipandu oleh moderator Reni Yusneli dari Bappeda Provinsi Kepri.

Dalam laporannya, Kepala Bappeda Provinsi Kepri, Aries Fhariandi, menyampaikan bahwa Ranwal RKPD Tahun 2027 disusun dengan target indikator makro yang optimistis namun tetap realistis. Fokus pembangunan diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“RKPD 2027 bukan sekadar dokumen rutin, melainkan instrumen strategis untuk menjawab tantangan global dan lokal. Fokus utama kita adalah transformasi ekonomi yang berkelanjutan serta pemerataan kesejahteraan di seluruh kabupaten dan kota,” ujar Aries.

Tema pembangunan RKPD Provinsi Kepri Tahun 2027 ditetapkan, yakni “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan melalui Penguatan Literasi Digital”. Tema ini akan menjadi pijakan utama dalam penyusunan program dan kegiatan pemerintah daerah pada tahun 2027.

Pada sektor makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri tahun 2027 diproyeksikan berada pada kisaran 5,23 hingga 6,10 persen. Target tersebut diharapkan tercapai melalui penguatan investasi, khususnya pada sektor industri pengolahan dan jasa kemaritiman.

Sejalan dengan itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita ditargetkan meningkat hingga Rp164 juta, dengan penekanan pada peningkatan produktivitas masyarakat agar mencerminkan daya beli riil.

Di bidang pembangunan manusia, Pemerintah Provinsi Kepri menargetkan IPM mencapai 77,53 poin melalui intervensi berkelanjutan di sektor pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, tingkat kemiskinan ditargetkan turun hingga 4,50 persen melalui sinkronisasi data penerima bantuan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pesisir.

Untuk ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan menurun menjadi 5,45 persen. Upaya tersebut akan didukung dengan penguatan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan industri, terutama di kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.

Selain itu, Indeks Gini ditargetkan berada pada angka 0,332 sebagai upaya menjaga pemerataan pendapatan antarwilayah.

Aries juga menekankan pentingnya Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Ranwal RKPD 2027 sebagai alat ukur efektivitas pembangunan yang wajib dicapai oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Prioritas pembangunan Provinsi Kepri tahun 2027 difokuskan pada penguatan ketahanan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemantapan infrastruktur wilayah.

“Sinergi antara target makro dan prioritas pembangunan menjadi kunci untuk mewujudkan Kepulauan Riau yang berdaya saing global,” pungkasnya.

Sementara itu, Pj Sekda Kepri Luki Zaiman Prawira menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah agar setiap program yang direncanakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Partisipasi publik dalam forum ini sangat penting. Kita ingin memastikan RKPD 2027 benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Kepulauan Riau, dari Natuna hingga Karimun,” tegas Luki.

Sebagai rangkaian kegiatan, dilakukan penandatanganan Berita Acara Konsultasi Publik Ranwal RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 oleh Sekretaris Daerah, DPRD Provinsi Kepri, Kepala Bappeda, perwakilan OPD, Bappeda kabupaten/kota se-Kepri, akademisi, tokoh masyarakat, serta pimpinan organisasi.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif yang menghasilkan berbagai masukan konstruktif. Seluruh masukan tersebut akan diintegrasikan ke dalam dokumen RKPD sebelum memasuki tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Kepulauan Riau. (AL)