Progres Pendataan Tunggal Bansos Kampar Hampir Rampung
KAMPAR- Kepala Dinas Sosial Kampar, Zamzami melalui Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rosmiaty, SH. MM mengatakan bahwa saat ini Kabupaten Kampar menjadi daerah di Provinsi Riau yang mampu melakukan progres terbaik dalam melaksanakan cek lapangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN.
"Dari pendataan ini akan menjadi cikal bakal penerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia," ujarnya kepada resonansi.co di Bangkinang, Senin (19/5/2025).
Ia mengatakan bahwa DTSEN ini merupakan gabungan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Pada tahap awal Kabupaten Kampar memiliki data umum sebesar 32.293 jiwa.
"Saat ini pendataan melalui DTSEN hampir rampung, progres menunjukkan sebanyak 29.036 jiwa atau 89,91 persen. Dan masih ada pendataan tersisa sebanyak 3.257 jiwa," ujarnya.
Rosmiaty menyebut DTSEN ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan sosial dengan memastikan bahwa data penerima bantuan akurat dan terkini. "Data ini juga memuat informasi tentang keluarga dan individu, seperti data demografi, kondisi sosial-ekonomi dan kebutuhan," ucapnya.
Data ini juga akan digunakan untuk Bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non- Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Pendataan ini dilakukan oleh pendamping PKH yang berjumlah 97 orang yang tersebar di 21 Kecamatan.
"Peran pendamping PKH inilah yang melakukan pendataan door to door, sehingga progres persentase sangat tinggi," ujarnya.
Disamping itu, Rosmiaty mengatakan peran perangkat desa sangat dibutuhkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, bahwa program pendataan ini bukan menjadi mutlak keputusan dari pendataan yang dilakukan oleh pendamping.
Masih banyak ditemukan bahwa persepsi masyarakat apabila sudah terdata maka akan mendapatkan bansos. "Hal ini keliru dikarenakan pendataan bersifat pengumpulan data. Wewenang untuk penentuan penerimaan bansos merupakan keputusan Kemensos RI," jelasnya.
Dari data ini juga akan menjadi acuan bagi program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial yang merupakan program asta cita Presiden Prabowo Subianto. Herdi
Editor : Herdi Pasai
Berita Terkait
Berita Terbaru
Terungkap, Upah Fantastis Kurir Narkoba Jaringan Internasional di Riau
- Riau
- 19 Mei 2025 18:08 WIB
Jadi Beking Narkoba, Kepala Desa di Riau Diciduk Polisi
- Hukum
- 19 Mei 2025 18:05 WIB
Progres Pendataan Tunggal Bansos Kampar Hampir Rampung
- Kampar
- 19 Mei 2025 17:25 WIB
Wabup Asahan Pimpin Penutupan 2 Lokasi Tempat Hiburan Malam
- Asahan
- 18 Mei 2025 12:17 WIB
Bupati Asahan dan Wakil Bupati Asahan Serahkan Bantuan dan Tinjau Tanggul Jebol di Desa Sei Dua Hulu
- Asahan
- 17 Mei 2025 22:45 WIB
Bupati Buka Muscab V IBI Kabupaten Siak, Alfedri harap Bidan bisa terus berinovasi
- Siak
- 17 Mei 2025 20:46 WIB
Disdik Riau: Pihak Sekolah Jangan Sampai Menahan Ijazah Siswa
- Riau
- 17 Mei 2025 17:43 WIB
Komisi I DPRD Kampar Hadir Halal bi Halal dan Silaturahmi PMKJ
- Kampar
- 17 Mei 2025 17:37 WIB
Wabup Asahan Serahkan Kartu BPJS Gratis dan KIP di 4 Kecamatan
- Asahan
- 16 Mei 2025 21:17 WIB
Wakil Bupati Lantik 2 Pejabat di Disdukcapil Kabupaten Asahan
- Asahan
- 16 Mei 2025 20:50 WIB
Gubri Abdul Wahid: Premanisme Harus Diberantas
- Riau
- 16 Mei 2025 20:36 WIB
