Sempurna, Pemkab Kampar Terima Penghargaan UHC dari Wapres RI
JAKARTA– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2024 Tingkat Madya yang diserahkah oleh Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin, di Karakatau Grand Ballroom TMII Jakarta Timur, Kamis (08/08/2024).
Penjabat (Pj) Bupati Kampar, Hambali melalui Kepala Dinas Kesehatan dr Asmara Fitra Abadi mengatakan bahwa hampir semua masyarakat Kampar memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Berdasarkan data semester dua tahun 2024, penduduk Kampar sudah 100 persen terdaftar dan 80 persen keaktifan peserta," ujarnya.
Ia menyebut ada beberapa parameter sehingga Kabupaten Kampar diganjar dengan penghargaan tersebut seperti komitmen Pemerintah daerah (Pemda) Kampar dalam membayar iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda dan Iuran Wajib (IW) Pemda 5 komponen.
"Kesungguhan pemda dalam mendukung program JKN khususnya dalam hal pendaftaran peserta dengan diterbitkan Surat Edaran Bupati," ujarnya.
Disamping Surat Edaran Bupati, pelbagai upaya juga dilakukan oleh Pemda seperti menganggarkan dan membayar iuran JKN dengan tertib serta kolaborasi dengan Dinas Sosial dan OPD lainnya.
"Juga dedikasi dan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses layanan kesehatan, serta keberhasilan dalam edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya jaminan kesehatan," ujarnya.
Sementara itu Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengapresiasi target UHC di Indonesia yang telah terwujud di atas 98 persen dari total penduduk, dengan lebih dari 275 juta jiwa terdaftar dalam Program JKN-KIS.
“Pencapaian ini tidak lepas dari peran sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah,” ujarnya dikutip dari wapresri.go.id
Namun, Wapres mengingatkan bahwa evaluasi tetap diperlukan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan program ini, terutama terkait permasalahan tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet.
“Saya berharap permasalahan ini tidak akan menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan,” tukasnya. Reza
Editor : Herdi Pasai
Berita Terkait
Berita Terbaru
Sidang Lapangan PN Bangkinang, Batas Tanah Penggugat Jelas, Tergugat Dinilai Tak Konsisten
- Kampar
- 19 November 2025 19:56 WIB
Ditetapkan Jadi Tersangka, 4 Anggota KPU Karimun Langsung Ditahan
- Karimun
- 19 November 2025 17:50 WIB
Puncak Hari Bhakti KEMENIMIPAS Ke-1, Lapas Bagansiapiapi Gelar Tasyakuran
- Rohil
- 19 November 2025 16:37 WIB
Lapas Bagansiapiapi Gelar Kejuaraan Tenis Meja Tingkat SD Se-Kecamatan Bangko Sambut HUT KEMENIMIPAS
- Rohil
- 19 November 2025 16:34 WIB
Lanal Ranai Bentuk Saka Bahari sebagai Garda Muda Penjaga Kedaulatan Laut
- Natuna
- 19 November 2025 12:43 WIB
Pesan Tegas Menhan di Natuna : Lanud RSA Harus Jadi Posko Depan Pertahanan Negara
- Natuna
- 19 November 2025 10:32 WIB
Asahan Perkuat Komitmen Restorative Justice, Bupati Hadiri Penandatanganan PKS
- Asahan
- 19 November 2025 08:25 WIB
Gerak Cepat PLN Pulihkan Aceh: Transmisi Stabil, Sistem Kembali Normal 100 Persen
- Nasional
- 19 November 2025 08:17 WIB
Sarasehan Pengembangan Perikanan Asahan Bahas Tantangan dan Arah Kebijakan 2025
- Asahan
- 19 November 2025 08:12 WIB
DKP Kepri Gelar Bimtek Sertifikasi Nelayan: 180 Peserta Dibekali Kompetensi dan Keselamatan Melaut
- Tanjungpinang
- 18 November 2025 22:01 WIB
PKK Asahan Gelar Pelatihan Administrasi dan Kelembagaan 2025
- Asahan
- 18 November 2025 20:02 WIB
