SF Hariyanto Sebut Mosi Tak Percaya terhadap Sekwan Riau Hanya Miskomunikasi

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar pertemuan bersama pimpinan dan ketua fraksi DPRD Riau, Senin (22/6/2026), guna membahas sejumlah persoalan yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.

Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah munculnya mosi tak percaya dari enam fraksi DPRD Riau terhadap Sekretaris DPRD (Sekwan) Riau, Renaldi.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menilai persoalan tersebut lebih disebabkan oleh miskomunikasi dan masih dapat diselesaikan melalui dialog serta koordinasi yang baik.

“Mungkin hanya miskomunikasi saja. Namanya manusia tentu ada kekurangan dan kelebihan, tidak ada yang sempurna. Namun, kekurangan itulah yang harus sama-sama kita benahi,” kata SF Hariyanto.

Dalam pertemuan itu, SF Hariyanto juga menginstruksikan Sekwan agar segera menyelesaikan berbagai persoalan administrasi yang berkaitan dengan hak dan kepentingan anggota DPRD Riau. Ia memberikan batas waktu paling lambat dua pekan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Jika ada masalah administrasi, tolong segera diselesaikan dan dicarikan jalan keluarnya. Ikuti aturan yang berlaku, dan setiap persoalan akan kita selesaikan bersama melalui komunikasi dengan pimpinan DPRD. Mana yang salah kita perbaiki. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan jika kita duduk bersama,” tegasnya.

Terkait keluhan anggota DPRD mengenai keterlambatan pencairan berbagai hak keuangan, SF Hariyanto mengaku telah memerintahkan Sekwan untuk mempercepat proses penyelesaiannya. Bahkan, ia menargetkan pencairan tersebut sudah dapat direalisasikan dalam waktu paling lama dua minggu ke depan.

Diketahui, dari seluruh fraksi yang ada di DPRD Riau, hanya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tidak ikut dalam mosi penolakan terhadap Sekwan.

Mosi tersebut dipicu oleh penilaian sejumlah anggota dewan terhadap kinerja Sekwan yang dianggap lamban dan kurang komunikatif. Mereka menyoroti belum cairnya sejumlah hak anggota DPRD selama sekitar empat bulan terakhir, termasuk anggaran perjalanan dinas dan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper).

Selain persoalan pencairan anggaran, anggota DPRD juga mengeluhkan pola komunikasi Sekwan yang dinilai kurang efektif sehingga berdampak pada kelancaran pelaksanaan berbagai agenda dan kegiatan di lingkungan DPRD Riau. Mila

Editor : Nurdin Tambunan



Bagikan

Berita Terbaru