Dorong Ketahanan Energi Nasional, Gubri Bentuk Satgas Percepat Perizinan Migas
PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menegaskan peningkatan produksi minyak bumi menjadi kunci ketahanan energi nasional.
Untuk itu, Pemprov Riau membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus guna mempercepat perizinan dan mengurai hambatan di lapangan.
"Karena kita hidup di tengah masyarakat yang tidak luput dari penggunaan energi, salah satunya gas dan minyak bumi," ucap Gubri saat menghadiri Sosialisasi Satuan Tugas (Satgas) Kelancaran Operasional Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gad Bumi di Balai Serindit, Selasa (30/9).
Menurut Gubri, kendala dari tercapainya ketahanan dan kemandirian energi yang paling sering ditemukan ada di lapangan, seperti lamanya perizinan untuk perusahaan meningkatkan produksi migas. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah melakukan sosialisasi hari ini dan membentuk Satgas khusus guna mempercepat proses perizinan dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang ada.
"Satgas ini untuk mempercepat proses perizinan, dan mencari solusi atas kendala di lapangan bisa diurai," jelas Gubri.
"Sebelumnya izin pinjam pakai lahan itu bisa terlaksana berbulan-bulan atau bertahun-tahun lamanya. Untuk itu sosialisasi ini dalam rangka memudahkan teman-teman pengusaha meningkatkan produksi migas," tambahnya.
Gubri juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi, khususnya terkait sumur dan lahan minyak di Riau yang sudah tua dan memerlukan banyak perawatan. Karena itu, Gubri mengajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Riau untuk sama-sama berinovasi demi meningkatkan produksi minyak.
"Lahan dan sumur minyak di Riau sudah tua, butuh perawatan yang banyak, kendala untuk merawatnya juga banyak karena umurnya sudah tua. Jadi saya ingin KKKS berinovasilah agar produksinya meningkat," kata Gubri.
Gubri juga menyoroti penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) yang terjadi akibat menurunnya produksi minyak. Dengan dibentuknya Satgas, ia berharap penurunan tersebut dapat diatasi dan produksi minyak kembali meningkat.
"Saat produksi kita berkurang, DBH juga menurun karena terjadinya decline terhadap hasil produksi minyak. Karena ini yang menyebabkan dana bagi hasil berkudang. Harapannya dengan Satgas yang kita bentuk ini terjadi peningkatan, saya masih optimis," tutup Gubri.
Sementara itu Ketua Satgas Lifting Migas, Nanang Abdul Manaf mengungkapkan memang perlu pemeretaan ketersediaan energi di seluruh negara. Terutama penyediaan energi di kawasan rural atau pedesaan.
Menjawab kekhawatiran Gubri tentang hambatan perizinan, Nanang sampaikan bahwa hal tersebut juga termasuk dalam isu yang menjadi fokus perhatian Satgas.
"Kita juga ada tim Pokja untuk percepatan perizinan, untuk mengawal koordinasi antara Kementerian terkait, Pemerintah Daerah, dan lainnya," ujar Nanang. Adv
Editor : Herdi Pasai
Berita Terkait
Berita Terbaru
Pesan Tegas Menhan di Natuna : Lanud RSA Harus Jadi Posko Depan Pertahanan Negara
- Natuna
- 19 November 2025 10:32 WIB
Asahan Perkuat Komitmen Restorative Justice, Bupati Hadiri Penandatanganan PKS
- Asahan
- 19 November 2025 08:25 WIB
Gerak Cepat PLN Pulihkan Aceh: Transmisi Stabil, Sistem Kembali Normal 100 Persen
- Nasional
- 19 November 2025 08:17 WIB
Sarasehan Pengembangan Perikanan Asahan Bahas Tantangan dan Arah Kebijakan 2025
- Asahan
- 19 November 2025 08:12 WIB
DKP Kepri Gelar Bimtek Sertifikasi Nelayan: 180 Peserta Dibekali Kompetensi dan Keselamatan Melaut
- Tanjungpinang
- 18 November 2025 22:01 WIB
PKK Asahan Gelar Pelatihan Administrasi dan Kelembagaan 2025
- Asahan
- 18 November 2025 20:02 WIB
Aktivis Sayangkan Pengadaan Mobil Dinas Bupati Kampar di Tengah Banyaknya Kebutuhan Mendesak
- Kampar
- 18 November 2025 19:09 WIB
DPRD Kampar Gulirkan Wacana Pansus Hak Angket Terkait Sejumlah Polemik Kebijakan Bupati
- Kampar
- 18 November 2025 14:34 WIB
Simposium Lamun Nasional Bali, Kepri Dorong Kolaborasi Jaga Karbon Biru dan Habitat Dugong
- Tanjungpinang
- 18 November 2025 12:26 WIB
Cabdis Kelautan dan Perikanan Anambas Jemput Bola Layanan e-BKP
- Tanjungpinang
- 18 November 2025 09:32 WIB
Gandeng Mitra NGO, DKP Kepri Perkuat Pengelolaan Konservasi Perairan
- Tanjungpinang
- 18 November 2025 09:31 WIB
