Gubri Minta Perusahaan Migas Libatkan Tenaga Kerja Lokal
PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menegaskan perusahaan migas yang beroperasi di Riau harus melibatkan tenaga kerja dan mitra lokal, agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, sektor minyak dan gas (migas) memiliki kontribusi yang penting dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau.
“Saya meminta pertumbuhan ekonomi di Riau juga disumbangkan oleh sektor migas. Supaya ada efeknya terhadap ekosistem, tata kelola migas harus melibatkan tenaga kerja lokal dan mitra lokal. Dengan begitu, mereka bisa menambah value dalam sistem ekonomi di Riau, baik dari sisi tenaga kerja maupun pertumbuhan ekonominya,” ujar Gubri usai menghadiri Sosialisasi Satgas Kelancaran Operasional Migas di Balai Serindit Selasa (30/9/2025).
Gubri menjelaskan, sektor migas merupakan salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi di Riau. Untuk meningkatkan kontribusinya, ia memandang perlu strategi agar pertumbuhan ekonomi bisa semakin dipercepat dan dirasakan efeknya secara adil oleh seluruh masyarakat.
"Saya ingin perkembangan ekonomi di Riau ini bukan hanya dari hasil minyaknya saja, tapi bagaimana proses mendapatkan hasil minyak itu juga bisa jadi salah satu hal untuk meningkatkan ekonomi di Riau," lanjut Gubri.
Selain itu, dalam rangka memperkuat kontribusi daerah, Gubri juga menekankan agar perusahaan migas yang beroperasi di Riau wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bertempat Riau, sehingga pajak badan bisa disetor dan dirasakan langsung oleh pemerintah daerah. Selain itu, ia meminta agar perusahaan lebih mengutamakan tenaga kerja lokal daripada tenaga kerja dari luar kota.
“Kita ingin perusahaan migas mempunyai tempatnya sendiri di Riau. Mereka harus punya NPWP Riau agar ada pajak badan yang bisa diambil. Selain itu, tenaga kerja juga harus didominasi dari lokal, bukan kebanyakan dari luar kota,” terangnya.
Gubri juga mengingatkan pentingnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang baik. Jika tidak dikelola dengan benar, kekayaan alam justru bisa menjadi bencana sosial. Ia menyoroti adanya disparitas antara kekayaan SDA dengan kondisi masyarakat miskin di Riau akibat tata kelola yang kurang tepat.
“Kalau kekayaan alam tidak dikelola dengan baik, itu bukan membawa berkah, tapi malah bisa jadi bencana. Kita akan melihat ada disparitas antara sumber daya yang melimpah namun ada banyak penduduk miskin. Ini bisa memicu gejolak kesenjangan sosial,” tandas Gubri. **
Editor : Reza MF
Berita Terkait
Berita Terbaru
Pesan Tegas Menhan di Natuna : Lanud RSA Harus Jadi Posko Depan Pertahanan Negara
- Natuna
- 19 November 2025 10:32 WIB
Asahan Perkuat Komitmen Restorative Justice, Bupati Hadiri Penandatanganan PKS
- Asahan
- 19 November 2025 08:25 WIB
Gerak Cepat PLN Pulihkan Aceh: Transmisi Stabil, Sistem Kembali Normal 100 Persen
- Nasional
- 19 November 2025 08:17 WIB
Sarasehan Pengembangan Perikanan Asahan Bahas Tantangan dan Arah Kebijakan 2025
- Asahan
- 19 November 2025 08:12 WIB
DKP Kepri Gelar Bimtek Sertifikasi Nelayan: 180 Peserta Dibekali Kompetensi dan Keselamatan Melaut
- Tanjungpinang
- 18 November 2025 22:01 WIB
PKK Asahan Gelar Pelatihan Administrasi dan Kelembagaan 2025
- Asahan
- 18 November 2025 20:02 WIB
Aktivis Sayangkan Pengadaan Mobil Dinas Bupati Kampar di Tengah Banyaknya Kebutuhan Mendesak
- Kampar
- 18 November 2025 19:09 WIB
DPRD Kampar Gulirkan Wacana Pansus Hak Angket Terkait Sejumlah Polemik Kebijakan Bupati
- Kampar
- 18 November 2025 14:34 WIB
Simposium Lamun Nasional Bali, Kepri Dorong Kolaborasi Jaga Karbon Biru dan Habitat Dugong
- Tanjungpinang
- 18 November 2025 12:26 WIB
Cabdis Kelautan dan Perikanan Anambas Jemput Bola Layanan e-BKP
- Tanjungpinang
- 18 November 2025 09:32 WIB
Gandeng Mitra NGO, DKP Kepri Perkuat Pengelolaan Konservasi Perairan
- Tanjungpinang
- 18 November 2025 09:31 WIB
