Pemprov Riau Tekankan Kebijakan Berbasis Data, Kejar Pertumbuhan Berkualitas dan Inklusif

PEKANBARU — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya untuk memperkuat arah kebijakan pembangunan berbasis data guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas dan merata.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau, Drs. H. Supriyadi, M.Si, menegaskan bahwa data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi fondasi utama dalam setiap pengambilan keputusan pemerintah daerah.

“Bagi kami di Pemerintah Provinsi Riau, data BPS adalah dasar keputusan,” ujar Supriyadi, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan, perekonomian Riau menunjukkan tren positif. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,79 persen dengan kontribusi terhadap ekonomi nasional sebesar 5,08 persen. Capaian ini menempatkan Riau sebagai provinsi dengan ekonomi terbesar keenam di Indonesia.

Meski demikian, Supriyadi mengakui struktur ekonomi Riau masih perlu diperkuat, terutama dalam meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi.

“Struktur ekonomi kita masih didominasi sektor primer dan perdagangan. Artinya kita tumbuh, tetapi belum cukup berkualitas. Kita besar, namun belum cukup kuat dalam hilirisasi,” jelasnya.

Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka masih berada di kisaran di atas 4 persen. Hal ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dan kompetensi tenaga kerja.

“Ini menjadi perhatian serius. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari seberapa banyak masyarakat yang bekerja dan sejahtera,” tegasnya.

Sementara itu, tingkat kemiskinan di Riau tercatat sekitar 6,30 persen atau setara 475 ribu jiwa. Gini rasio berada di angka 0,304 yang tergolong baik, meskipun kesenjangan antarwilayah masih menjadi tantangan.

Di sektor pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Riau telah mencapai 76,31. Namun, kualitas pendidikan dan pemerataan pembangunan masih perlu ditingkatkan.

“Kita sudah baik, tetapi belum merata. Kita maju, tetapi belum sepenuhnya inklusif,” ungkap Supriyadi.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa seluruh capaian dan tantangan tersebut harus menjadi pijakan dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

“Setiap angka harus kita jawab dengan program. Setiap persoalan harus kita turunkan menjadi kebijakan konkret,” katanya.

Pemprov Riau pun menargetkan pada 2027 pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4,92–5,32 persen, tingkat pengangguran turun menjadi 3,68–3,91 persen, serta angka kemiskinan ditekan hingga 5,09–5,95 persen. Selain itu, gini rasio ditargetkan tetap terjaga pada angka 0,294–0,302.

Supriyadi menegaskan, rilis data statistik bukan sekadar informasi, tetapi menjadi instrumen penting untuk evaluasi dan perbaikan kebijakan.

“Data ini harus menjadi bahan evaluasi, dasar koreksi kebijakan, sekaligus pijakan percepatan pembangunan,” ujarnya.

Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memanfaatkan data tersebut secara optimal agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Setiap angka dalam statistik adalah wajah masyarakat Riau. Tugas pemerintah adalah memastikan angka-angka itu berubah menjadi kesejahteraan nyata,” tutupnya. Adv